Pekanbaru (ANTARA) - Enam fraksi mendesak Pimpinan DPRD Riau untuk segera menyikapi keterlambatan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) yang sudah molor sejak 11 April lalu yang berakibattugas dan fungsi legislatif terganggu karena kekosongan AKD ini.
Keenam fraksi itu yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, F-PKS, F-PKB, F-PAN dan Fraksi gabungan (PPP-Nasdem-Hanura) berkumpul di Ruang Bapemperda DPRD Riau, Rabu. Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra justru tak tampak hadir. Sebagai informasi, molornya jadwal paripurna penetapan AKD itu disebabkan karena lobi-lobi antafraksi di DPRD Riau berlangsung alot.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau, Makmun Solihin mengungkapkan berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 dan merujuk pada tata tertib (tatib) DPRD Riau bahwa rotasi pimpinan dan AKD mempunyai masa jabatan 2,5 tahun. Maka terhitung pada 11 April lalu, periodenya telah berakhir dan terjadi kekosongan.
"Jangan karena persoalan rolling AKD, mesin dan kinerja legislatif tidak jalan. Banyak tugas yang sedang menanti untuk diselesaikan di antaranya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), dan yang paling mendesak soal konversi BRK menjadi bank syariah yang harus disegerakan jadwal paripurnanya. Jika AKD tidak ada, bagaimana DPRD ini bisa bekerja," kata Makmun yang juga merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau.
Menurut Makmun, hal yang lumrah dalam penetapan AKD tidak semua usulan bisa diakomodir. Pada periode rotasi AKD sebelumnya, kondisi ini juga pernah terjadi dan disikapi dengan bijak oleh semua fraksi.
Ketua Fraksi Golkar Karmila Sari dan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau menyuarakan hal yang sama. Mereka menunggu ketegasan pimpinan, terlebih ada program dan agenda besar yang harus diselesaikan yakni soal BRK syariah dan LKPJ Gubernur Riau.
"Sudah banyak aduan dari masyarakat yang minta di-follow up, tapi karena AKD belum jalan, tentu kita belum bisa bekerja. Kita kecewa,ini seakan ada pembiaran," ucap Markarius.
Ketua Fraksk PAN Sahidin mengatakan semua agenda tertunda dan tidak bisa dikerjakan karena persoalan AKD ini. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Riau Ade Agus mendesak pimpinan untuk segera bersikap. Dia meminta agar segera dijadwalkan paripurna AKD. Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Gabungan Husaimi Hamidi.
Terkait tidak hadirnya dua pimpinan Fraksi yakni Demokrat dan Gerindra. Tak banyak komentar yang disampaikan."Kebetulan saja kami berkumpul yang ada disini karena memang ada jadwal Banmus. Tidak ada koalisi-koalisi," ucap Ade.
