DPRD Riau minta Pemprov awasi penyaluran sapi bantuan

id Sapi bantuan, DPRD Riau, Manahara, LSD, penyakit hewan

DPRD Riau minta Pemprov awasi penyaluran sapi bantuan

Sebanyak 1.883 sapi Madura yang telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Riau di Jawa Timur dijadwalkan secara bertahap segera dikirim ke Provinsi Riau. (ANTARA/HO-Diskominfotik Riau).

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Riau Manahara Napitupulu meminta Pemprov Riau mengawasi penyaluran sapi bantuan masyarakat agar tak tertular penyakit kulit sapi berbenjol atau Lumpy Skin Desease (LSD) yang saat ini sedang mewabah.

"Bantuan sapi ini akan disalurkan setelah Dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Riau mendapat jaminan dari lapangan, bahwa sapi ini tidak akan tertular penyakit LSD yang saat ini sedang menginfeksi ternak di Riau. Kita minta agar penyaluran ini diawasi," kata Manahara Napitupulu di Pekanbaru, Selasa.

Sebagai informasi, Pemprov Riau mulai menyalurkan sebanyak 1800 lebih ekor sapi secara bertahap kepada penerima manfaat. Pengadaan hewan ternak ini telah dialokasikan dalam APBD murni 2022. Kata Manahara, untuk tahapan awal ada 580 sapi yang didistribusikan kepada kelompok tani di empat kabupaten/kota.

"580 ekor sapi ini sudah ada di Balai Karantina, Jawa Timur. Kemarin sempat tertahan disana untuk memastikan wilayah penerima bantuan bebas dari LSD. Dan kita dengar sudah mulai dikirimkan ke empat kabupaten/kota yang steril dari wabah LSD," ucap Politisi Demokrat itu.

Untuk sisanya, lanjut dia, akan disalurkan setelah ternak yang berasal dari delapan kabupaten/kota lainnya, dinyatakan bebas dari infeksi LSD. Sebagai upaya agar hewan ternak tidak terjangkit LSD, Pemprov Riau sudah melakukan vaksinasi sebanyak 7000 dosis lebih kepada hewan ternak. Dosis vaksin ini merupakan bantuan dari Australia yang dikirim langsung dari Mesir.

Manahara menegaskan, agar bantuan sapi secara keseluruhan dapat direalisasikan kepada masyarakat. Sebab, hibah ternak ini sudah dinantikan kehadirannya oleh kelompok tani.

"Ini sudah masuk April, secepatnya dapat terealisasi. Kita juga harus memikirkanrekanan, karena bagaimanapun mereka tentu terbebani dengan pakan ternak yang ditanggung sebelum disalurkan. Jadi kita minta agar Dinas menginventarisir kelompok tani yang meyakinkan untuk segera didahulukan," kata dia.