Pekanbaru (ANTARA) - Komisi II DPRD Riau memanggil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk dimintai keterangan terkait progres distribusi hibah ternak sapi yang sudah dinantikan programnya oleh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Riau Robin P Hutagalung saat rapat dengar pendapat (RDP) di Pekanbaru, Rabu meminta penjelasan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Herman. Robin pertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga bantuan sapi sebanyak 1.800 ekor itu belum juga direalisasikan kepada masyarakat.
"Kami ingin tahu sebenarnya, apa kendalanya? Kenapa sapi ini belum disalurkan ke masyarakat? Apa saja progres yang sudah berjalan? Kami ingin dapat gambaran kondisi di lapangan seperti apa. Kita tidak ingin program ini terkendala lagi. Masyarakat sudah tiga tahun menanti," tanya Robin.
Menanggapi pertanyaan legislator, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Herman mengatakan penyaluran sapi kepada penerima manfaat sedikit terhambat karena adanya wabah penyakit. Ada delapan kabupaten/kota di Riau yang sapi ternaknya teridentifikasi terkena penyakit kulit sapi berbenjol atau Lumpy Skin Desease (LSD) yang saat ini sedang mewabah.
Kata dia, demi mencegah penyebaran wabah penyakit LSD ini agar tidak meluas, maka pihaknya untuk saat ini belum bisa menyalurkan hibah sapi ternak yang didatangkan dari luar daerah ke 8 kabupaten/kota tersebut. Namun, untuk kabupaten/kota yang tidak terkontaminasi wabah LSD ini, pihaknya secepatnya akan menyalurkan.
"Untuk pengadaan hibah sapi masyarakat yang 1800 ekor itu, ada 8 kabupaten terkena wabah. Termasuk Indragiri Hilir, sapi yang terserang penyakit. Kampar juga kena, Pelalawan dan lainnya. Sementara untuk Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pekanbaru dan Kepulauan Meranti tidak terkena wabah. Tahap awal kita salurkan untuk kabupaten yang tidak terkena wabah dulu," kata Herman.
Dikatakannya, pada tahapawal didistribusikan dulu sebanyak 30 persen dari total bantuan 1.800, yakni 580 ekor sapi. Tapi kendala lainnya, 580 ekor sapi bantuan ini pun masih tertahan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).
Baca juga: Balai Karantina telusuri pengiriman sapi ilegal dari luar negeri ke Inhil
"Yang 580 ekor ini masih ditahan di Stasiun Karantina Bengkalan, Jatim. Sapi-sapi ini kan kurang cocok dengan angin laut (posisi stasiun karantina dekat dengan laut), sudah enam ekor yang mati. Tentu kita sangat sayangkan sekali kita berharap agar bantuan sapi ini segera dikirimkan ke Riau. Apalagi biaya untuk pakan ternaknya cukup besar, Rp20 juta sehari. Ini sudah hari ke sembilan, biayanya ditanggung oleh pihak rekanan," kata Herman.
Sisanya, delapan kabupaten/kota lainnya akan disalurkan setelah sapi-sapi yang ada di wilayah setempat mendapat dosis vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga kebal dari penyakit.
"Jadi di 8 kabupaten/kota ini kita sudah salurkan vaksin sebanyak 7.000 dosis yang dikirimkan dari Mesir. Vaksin ini merupakan bantuan dari Australia. Dengan asumsi agar sapi-sapi di daerah terbentuk kekebalan imunnya. Ini butuh waktu 28 hari. Jadi setelah itu baru bisa kita distribusikan bantuan sapi yang sisanya itu," sebutnya.
Sementara itu, hadir pula dalam pertemuan tersebut, Plh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Apep mengatakan sesuai dengan aturannya, lalulintas pengiriman sapi di daerah yang terserang wabah tidak diperbolehkan. Itulah alasan mengapa bantuan sapi ini masih belum diberangkatkan dari Bengkala, Jatim.
"Kami juga sudah proaktif, berkomunikasi dengan pusat agar ini dicarikan jalan keluarnya. Kami juga menunggu adanya instruksi dari pusat untuk pemberangkatan bantuan sapi ini ke Riau," kata dia. (Adv)
Baca juga: Daging sapi di Pekanbaru Rp150.000 per kg
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB