Rengat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menggelar pertemuan lanjutan dengan BPK Perwakilan Riau di Kantor Bupati Inhu, Kamis pagi.
"Pertemuan lanjutan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021," kata Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmatdi Rengat.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu merespons terkait pemeriksaan tersebut oleh BPK dan siap untuk memperbaiki atas temuan dan arahan yang disampaikan seperti kelalaian, kealpaan, terkaitproses pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan APBD 2021. Kegiatan 2021 tersebut juga banyak terkait dengan refocusingdana penanggulangan COVID-19.
Tentunya, hal tersebut menjadi tantangan bagi PemkabInhu untuk menyesuaikan dengan berbagai kegiatan, terkait arahan pemerintah pusat.
“Kami akan laksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak BPK RI," Sebutnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau Muhamad menyebutkan, selama 30 hari pemeriksaan LKPD, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yakni terkait dengan belanja modal, belanja barang dan jasa mengenai perjalanan dinas, dan belanja pegawai, pembayaran tunjangan anak.
"Oleh karena itu, perlu merumuskan bagaimana sistem pengendalian yang tepat untuk mengantisipasi dan meminimalisir agar tidak terjadi lagi," tegasnya.
Lebih lanjut, BPK RI perwakilan Riau mengingatkan, agar pengawasan lebih ditingkatkan sehingga tingkat kecurangan dan ketidaksesuaian dengan pelaksanaan dapat diminimalisir.
Pemkab Inhu dan BPK gelar pertemuan terkait perbaikan laporan
Wabup Inhu Junaidi Rahmat (ANTARA/ASRI)
Pemerintah Inhu siap untuk perbaiki sesuai arahan dan rekomendasi BPK,
