Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan bahwa Indonesia memerlukan haluan negara untuk menghadapi gangguan radikalisme dan terorisme secara konsisten sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.
"Radikalisme, terorisme, intoleransi, dan lain-lain tentu akan mengganggu jalannya negara. Mengganggu cita-cita mulia pendiri bangsa. Oleh karena itu, haluan negara itu penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Cahyono.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk “Moderasi Beragama: Umat Rukun, Indonesia Maju” yang disiarkan di kanal YouTube UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) TV, dipantau dari Jakarta, Senin.
Saat ini, tutur Cahyono, MPR sedang menggagas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar negara memiliki arah yang jelas dalam perkembangannya. Ia menilai haluan negara sebagai unsur yang penting untuk memastikan pembangunan Indonesia agar tidak keluar dari dasar-dasar pemikiran dan cita-cita pendiri bangsa.
"Tanpa haluan, negara tidak akan memiliki arah," ucap dia.
Berkaca dari pandemi COVID-19, katanya, Indonesia tidak bisa menolak atau menghindari kedatangannya. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dan mengarahkan kebijakan negara untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Kita tidak akan mampu untuk menolak datangnya angin besar saat kita berlayar di lautan. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan layarnya," tutur Cahyono.
PPHN akan berperan sebagai layar dalam mengarahkan pembangunan Indonesia di tengah berbagai potensi gangguan dan ancaman negara. Terlebih, Indonesia akan menghadapi era yang penuh ketidakpastian dan era yang sangat kompleks dalam hal permasalahan keragaman, katanya.
"Jika kita tidak memiliki haluan dan layar yang bisa kita arahkan menuju tempat kita mendarat, maka tidak akan ada Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang bersatu, atau Indonesia yang adil dan makmur,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar dia, jajaran MPR memandang penting bagi Indonesia untuk memiliki PPHN.
Baca juga: MPR minta Pemerintah untuk perjuangkan penambahan kuota haji
Baca juga: MPR: Perlu solusi untuk atasi hambatan proses hukum kasus kekerasan seksual
Berita Lainnya
AS soroti pentingnya tekad kuat komunitas internasional untuk jaga stabilitas
02 May 2024 12:17 WIB
Korea Selatan akan investasi 49 miliar won untuk meningkatkan jet tempur FA-50
02 May 2024 12:08 WIB
Gunung Merapi luncurkan 15 kali guguran lava sejauh 1,8 kilometer
02 May 2024 12:00 WIB
Presiden Jokowi resmikan operasional Bendungan Tiu Suntuk Nusa Tenggara Barat
02 May 2024 11:31 WIB
BMKG pastikan fenomena udara panas yang melanda Indonesia bukan "heatwave"
02 May 2024 11:20 WIB
Bulog sebut lakukan penyerapan 30 ribu ton gabah kering petani per hari
02 May 2024 11:03 WIB
Politik kemarin, dari Bobby Nasution jadi Gubernur hingga delapan agenda PKB
02 May 2024 10:53 WIB
IHSG Bursa Efek Indonesia diprediksi melemah terbatas di tengah The Fed tahan suku bunga
02 May 2024 10:46 WIB