Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan memahami jika harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, disesuaikan mengikuti harga pasar global, sebab harga minyak dunia saat ini sudah melonjak tinggi, terlebih akibat perang Rusia-Ukraina.
Apalagi, lanjut Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, sebenarnya volume konsumsi produk tersebut pun sangat kecil. Volume konsumsi terbesar justru BBM yang disubsidi negara yaitu Pertalite dan Biosolar yang mencapai 83 persen.
Baca juga: Pertamina ajak masyarakat beralih gunakan BBM ramah lingkungan, sesuai standar internasional
"BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, memang sangat kecil konsumsinya. Hanya 17 persen. Dan BBM nonsubsidi tersebut, diperuntukkan bagi kalangan mampu dan sektor industri," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat tak perlu resah karena selain volumenya sangat kecil, BBM nonsubsidi ini pun sebagian besar dikonsumsi segmen masyarakat tertentu, dan tidak digunakan oleh transportasi umum maupun usaha kecil.
Dengan demikian, tambahnya, jika ke depan Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi hal itu tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.
Menurut dia, dari keempat jenis BBM nonsubsidi tersebut, baru tiga jenis yang disesuaikan yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, yang total volume penjualannya hanya tiga persen dari keseluruhan BBM Pertamina.
"Sedangkan Pertamax, yang volumenya sekitar 14 persen, selama 2 tahun harganya masih tetap walaupun harga minyak dunia meningkat," katanya.
Karena Pertamax bukan produk subsidi, Sugeng juga memahami jika kesenjangan harga menjadi beban Pertamina. Apalagi saat ini, ketika harga minyak dunia juga sangat tinggi, tentu beban BUMN tersebut semakin berat.
"Karena itu sewajarnya, jika Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dengan harga pasar," katanya.
Mekanisme penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut, menurut dia, sudah sejalan dengan aturan Pemerintah, namun demikian Komisi VII DPR akan terus melakukan pengawasan agar ekosistem energi berjalan dengan baik.
“Kami dari Komisi VII juga secara rutin mengawasi produksi dan distribusi BBM, memastikan ketersediaannya cukup untuk masyarakat,” kata Sugeng.
Baca juga: Melukis langit biru di Bumi Lancang Kuning
Baca juga: Terhitung 1 Februari harga BBM disesuaikan, Pertamax turun Rp200 per liter
Ketua Komisi VII DPR RI nyatakan paham jika harga Pertamax naik ikut minyak global
Ilustrasi: Petugas mengisi BBM jenis Pertamax di Pertashop (Pertamina Shop) Desa Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc)
