Selatpanjang (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Dedi Putra meradang terhadap kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti soal tahapan evaluasi tenaga harian lepas (THL) yang hingga kini belum tuntas.
Tidak ada informasi valid yang ia terima dari Pemkab Kepulauan Meranti terhadap nasib para THL yang masih menanti hasil evaluasi. Belum ada upaya OPD untuk melakukan penerimaan THL pasca evaluasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.
"Ada kabar dari OPD masih kebingungan mau menarik THL sebab instruksi hanya secara lisan dari kepala daerah," ungkap Dedi Putra ketika dikonfirmasi ANTARA, Selasa.
Menurutnya, hal itu menyusul soal keputusan kepala daerah yang memberikan sebagian wewenang pimpinan OPD tanpa dasar yang jelas.
"Itu tim evaluasi bubarkan saja kalau tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Harus cepat, soalnya tahapan ini sudah berlangsung cukup lama. Sampai kapan mereka THL menanti kejelasan terhadap nasib periuk nasi mereka sendiri," kata Dedi.
Sejak awal tahapan evaluasi dilakukan, Dedi menganggap bahwa kebijakan ini memunculkan kontra di tengah masyarakat. Ia menilai kondisi itu dipicu oleh konsep penyampaian kepada masyarakat yang dilaksanakan Pemkab Meranti tidak tertata dengan rapi.
“Pola dan cara kerja terhadap tahapantidak rapi. Informasi yang disampaikan dinilai cukup amburadul. Seperti cakap tak serupa buat," kesalnya.
Oleh karena itu, anggota fraksi partai PPP itu berharap pemerintah daerah agar segera ambil keputusan. Ia meminta jangan memperlambat waktu dalam memutuskan nasib ribuan THL yang nasibnya masih terkatung-katung.
“Mereka butuh kepastian. Segera diumumkan sehingga kepada THL yang tidak lolos bisa mencari nafkah dan mengadu nasib ke tempat lain, menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto mengaku saat ini pihaknya tengah mempersiapkan surat instruksi kepada masing-masing OPD soal penerimaan THL.
"Iya lagi dipersiapkan suratnya. Insya Allah segera rampung," kata Bambang.
Ia tak menampik jika penyesuaian target rampung terhadap evaluasi THL terlambat seperti yang terjadi saat ini. Namun mereka terpaksa melakukan pemetaan ulang dan menganalisa keperluan THL masing-masing OPD sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.
"Harus kembali dilakukan pemetaan karena SOTK baru. Makanya kita butuh sedikit tambahan waktu. Mudah-mudahan segera rampung," ungkapnya.
Berita Lainnya
Legislator minta Pemda perbaiki dua jalan poros di Rangsang Barat yang rusak
28 April 2023 19:47 WIB
Dua dusun di Rangsang Barat belum tersentuh jaringan listrik
06 February 2023 18:00 WIB
Dinilai tak untungkan daerah produsen, Sopandi desak UU DBH Migas direvisi
23 December 2022 14:44 WIB
Minta porsi DBH ditinjau kembali, Sopandi minta kepala daerah hingga DPR asal Riau bersatu
13 December 2022 17:25 WIB
Ingin berlaga di Pilkada 2024, Muzamil fokus dongkrak popularitas
09 December 2022 9:22 WIB
Silatnas pimpinan DPRD daerah perbatasan di Meranti ditunda
07 December 2022 20:35 WIB
Pendangkalan sungai bikin banjir di Meranti tak surut, Pemprov diminta turun tangan
05 December 2022 15:17 WIB
Akses ke pelabuhan roboh, guru dan siswa di Meranti ini terpaksa meliburkan diri
15 July 2022 14:38 WIB