MPR dan TNI AD sepakat terus sosialisasikan Empat Pilar kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya bersama TNI Angkatan Darat sepakat untuk terus bergotong royong mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ke berbagai elemen bangsa Indonesia.

"Keterlibatan TNI sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung kepada gerakan terorisme," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, di Jakarta, Selasa (1/2). Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyerahkan buku bertajuk "Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi" kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Baca juga: MPR RI: Perlu komitmen kuat untuk jadikan Empat Pilar sebagai pegangan hidup

Bamsoet mengatakan, di era modern saat ini, berbaurnya ancaman militer dan non-militer telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Menurut dia, konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional namun bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis.

Dia menjelaskan, ancaman yang bersifat ideologis tersebut hadir dalam berbagai fenomena antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme.

"Bahkan TNI juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Menurut Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu pada tahun 2019, tidak kurang dari 3 persen anggota TNI terindikasi terpapar radikalisme," ujarnya.

Baca juga: Syarief Hasan menilai Empat Pilar MPR adalah modal pokok pertahankan NKRI

Bamsoet juga menjelaskan survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain.

Selain itu menurut dia, survei Alvara Research Center tahun 2017 mencatat setidaknya 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

"Tidak heran jika hasil survei Wahid Institute tahun 2020, melaporkan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat, dari 46 persen menjadi 54 persen," katanya.

Bamsoet menjelaskan pergerakan kelompok intoleran seperti diungkapkan dalam buku bertajuk "Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi" ternyata dilakukan secara sistematis dengan tujuan politis parsial.

Hal itu menurut dia menegaskan bahwa tujuan kepentingan umat ataupun rakyat sebagaimana yang sering disampaikan kelompok intoleran, tidak lebih dari kamuflase belaka.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto tegaskan UMKM pilar penting dalam perekonomian