Bangkinang Kota (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Edwin Pratama Putra menyarankan kepada pemerintah membuat kajian baru terkait perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH).
"DBH belum bisa mengakomodir atau tidak menguntungkan khusus di sektor perkebunan kelapa sawit," ujar legislator muda ini kepada wartawan Kampar, Sabtu.
Penilaian itu disampaikannya terkait adanya penurunan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) akibat pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada penurunan APBD Provinsi Riau.
Dia menilai, DBH yang merupakan salah satu variabel dari TKDD ini sangat merugikan perkebunan kelapa sawit.
"Kalau kita hitung itu per tahunnya 200 sampai 300 triliun transaksi CPO kita, bayangkan seandainya bisa masuk ke daerah," ungkapnya.
Sebagai provinsi penghasil kelapa sawit, ia menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk membuat kajian seperti apa idealnya perhitungan dana bagi hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau.
"Skema seperti apa? Berapa persen yang kita harapkan dari DBH kelapa sawit ini,' kata dia.
Ia mengharapkan DBH di sektor perkebunan kelapa sawit ini bisa diakomodir secara baik, sebab DBH Itu sudah merupakan amanat dari Undang- undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD).
"Dalam perubahan HKPD itu sudah dimuat di pasal 123 bahwa ada DBH lainnya yang nanti akan diturunkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden (PP) atau aturan turunan lainnya bahwa variabel dana bagi hasil itu juga dimasukkan DBH perkebunan kelapa sawit," terangnya.
Setelah dievaluasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS) kelapa sawit selama ini tidak bisa menjawab kerugian daerah dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut.
"Yang rusak jalan tapi yang di buat programnya pembinaan lain, ini mesti bagus formulanya," tukasnya.
Anggota DPR RI minta perhitungan DBH diubah
Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra diskusi bersama wartawan Kampar. (ANTARA/Netty M)
Kalau kita hitung itu pertahunya 200 sampai 300 triliun transaksi CPO kita, bayangkan seandainya bisa masuk ke daerah
