Bangkinang, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar berhasil merealisasikan peningkatan pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 178,1 miliar dari target semula Rp 1,892 triliun menjadi Rp 2,071 triliun.
“Panitia khusus DPRD Kabupaten Kampar memberikan apresiasi terhadap peningkatan realisasi PAD Kabupaten Kampar tahun 2012, diantaranya Realisasi PAD itu pada 2012 sebesar Rp 110,809 miliar atau sebesar 9,42 persen dari total APBD,“ demikian Niskol Firdaus menyampaikan laporan rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Kampar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (29/4)
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar H Syahrul Aidi Maazat ini dihadiri Bupati Kampar yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Kampar H Nukman Hakim, pimpinan DPRD lainnya Hj Eva Yuliana dan Yurjani Moga dan kepala satuan kerja perangkat daerah.
Niskol menyampaikan, Pansus tak henti-hentinya meminta Bupati mencari terobosan-terobosan baru untuk menggali sumber daya alam dalam rangka meningkatkan PAD dengan jalan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperkuat kualitas aparatur SKPD terkait.
Selain itu meningkatkan kualitas SDM karena belum optimalnya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
Mengingat pendataan dan pengumpulan PAD selama ini tidak terintegrasi antar SKPD penghasil, maka Pansus merekomendasikan perlu mendesain master plan pengembangan sistem pengelolaan PAD berbasis teknologi informasi yang mampu menghubungkan antar SKPD dengan semua wajib pajak dan atau retribusi daerah.
Selain itu Pansus juga merekomendasikan Bupati Kampar mendisiplinkan SKPD terkait supaya tepat waktu dalam mengelola kegiatan dan memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap kinerja SKPD pengelola kegiatan fisik.
Pansus menilai masih rendahnya realisasi belanja modal akibat terlambatnya penyiapan proses administrasi pelelangan, iklim dan kondisi geografis daerah yang berimplikasi terlambatnya pengerjaan proyek merupakan alasan klasik yang selalu dikemukakan oleh SKPD di dalam pencapaian kinerja padahal pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda) sudah dilakukan DPRD sesuai tahapan sebagaimana diatur oleh Perundang-Undangan.
Rekomendasi lain disampaikan Pansus berkaitan dengan pengelolaan keuangan adalah minta Bupati Kampar untuk meningkatkan kinerja-kinerja perusahaan daerah dengan menambah penyertaan modal, membuka unit-unit usaha baru yang dikelola perusahaan daerah sehingga kedepan diharapkan pembiayaan dapat ditutupi juga dari keuntungan atau laba perusahaan daerah, pembiayaan kiranya tidak semata-mata ditumpukan dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.
"Penyertaan juga dapat diperoleh dari BPR Sarimadu, Bank Syariah Dana Fadhillah, PT Bank Riau Kepri, Bank Bukopin, PD Aneka Karya, PDAM Tirta Kampar dan lain-lain," ujar Niskol.
Laporan rekomendasi Pansus ini juga menyampaikan rekomendasi dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, koperasi usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagaakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa, pemerintahan umum dan kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, sosial, perikanan, pertanian dan lainnya.
Realisasi PAD Kampar naik Rp179 Miliar
