Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mendorong agar pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan evaluasi penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang mengalami peningkatan kasus warga terserang COVID19 varian Omicron.
"Saya kira perlu adanya evaluasi dari pemerintah baik itu dari pemerintah pusat yakni Kemendikbudristek dan juga daerah, lebih-lebih jika sudah terjadi peningkatan kasus di daerah tersebut," ujar Huda di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, satu siswa SMAN 71 Jakarta terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan menyebabkan sekolah tersebut menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk sementara waktu.
Huda menambahkan untuk daerah-daerah yang memang mengalami peningkatan kasus COVID-19 maka perlu dilakukan evaluasi penerapan SKB Empat Menteri tersebut.
Selain itu, dia juga meminta Kemendikbudristek tidak hanya sekedar mengeluarkan SKB tetapi juga hendaknya melakukan pemantauan dan juga evaluasi.
"Jika terjadi kejadian seperti di SMAN 71 Jakarta, maka pemerintah perlu cepat mengeluarkan respon dan kebijakan. Kami mendorong agar penerapan SKB Empat Menteri di DKI Jakarta perlu dievaluasi," imbuh dia.
Meski demikian, Huda mengingatkan agar kejadian tersebut tidak digeneralisir untuk seluruh daerah dan perlu disesuaikan dengan kondisi COVID-19 di daerah tersebut.
"Proses pembelajaran harus terus berjalan, karena faktanya memang terjadi learning loss yang luar biasa. Jangan sampai, tidak terjadi proses pembelajaran di lapangan," imbuh dia.
DPR minta evaluasi penerapan SKB daerah yang alami peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron
Ilustrasi -Sejumlah murid antre menjaga jarak memasuki ruang kelasnya saat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Lenteng Agung 07, Jakarta, Senin (27/9/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras
"Proses pembelajaran harus terus berjalan, karena faktanya memang terjadi learning loss yang luar biasa. Jangan sampai, tidak terjadi proses pembelajaran di lapangan," katanya.
