Selatpanjang (ANTARA) - Mulai 8 Desember 2021, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga masyarakat diwajibkan menggunakan helm ketika memasuki area perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Mulai besok, masyarakat berkendara memasuki wilayah Kantor Bupati wajib gunakan helm. Jika tidak, diminta putar balik," ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Abdul Malik, Selasa.
Kebijakan tersebut, kata Malik, berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 550/Dishub/XII/2021/219 yang mengacu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Meski belum ada sanksi secara tertulis yang diterapkan, dia mengharapkan upaya ini untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terutama PNS saat masuk wilayah kantor.
"Kita tak perlu sosialisasi lagi kepada masyarakat. Aturan menggunakan helm kan sudah ada di dalam undang-undang," tutur dia.
Penerapan wajib gunakan helm di area perkantoran sudah disesuaikan jadwalnya. Mulai dari pukul 07.00 WIB sampai 08.00 WIB pagi, dan nantinya akan dijaga oleh petugas Dishub.
Namun khusus untuk jajaran di instansinya, Malik menegaskan akan memberikan sanksi peringatan hingga pemecatan, jika ada kedapatan pegawai Dishub yang tidak menggunakan helm. Karena contoh itu harus dimulai dari petugas Dishub dulu.
"Kalau untuk pegawai Dishub tak menggunakan helm, kita akan berikan surat peringatan hingga tiga kali. Bahkan sampai sanksi pemutusan hubungan kerja," tekan Malik.
Sebelumnya Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar juga telah menegaskan kepada seluruh ASN maupun honorer wajib menggunakan helm saat berkendara sepeda motor.
"Saya perintahkan seluruh pegawai negeri dan honorer wajib pakai helm saat menggunakan sepeda motor, terutama saat datang ke kantor," kata Asmar beberapa waktu lalu.
Mulai besok memasuki area perkantoran pemda wajib pakai helm, ini sanksinya
Petugas Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti saat bertugas menjaga persimpangan dalam rangka penerapan one way di Selatpanjang. (ANTARA/Rahmat Santoso)
