Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute dan Keuangan Digital Imansyah menyebutkan hingga akhir Oktober 2021 terdapat sebanyak 228 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah mengantongi izin usaha dari OJK.
"Sebagai informasi jumlah LKM yang mendapat izin usaha dari OJK hingga Oktober 2021 sebanyak 228 LKM," katanya dalam acara Optimalisasi Ekosistem Digital LKM di Jakarta, Jumat.
Baca juga: OJK ungkap sejumlah faktor pinjol ilegal masih menjamur di Indonesia
Imansyah merinci sebanyak 228 LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK tersebut terdiri dari 146 LKM berbasis usaha konvensional dan 82 LKM berbasis usaha syariah.
Imansyah menyatakan keberadaan LKM menjadi salah satu jawaban ancaman inflasi dan risiko kegagalan di sektor jasa keuangan, karena tingginya biaya operasional serta keberlangsungan kinerja sektor riil di tengah pembatasan sosial masyarakat.
Ancaman tersebut diperingatkan oleh OECD yang kemudian pemerintah disarankan untuk mengkombinasikan dukungan fiskal yang fleksibel dengan UMKM menjadi target utama.
Pemerintah mendorong bertumbuhnya UMKM dengan bantuan BPUM, pembiayaan LPDB, subsidi bunga, restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan, sekaligus termasuk dengan memanfaatkan keberadaan LKM.
Baca juga: OJK-Kadin Riau gelar vaksinasi keliling di lima kabupaten
Menurutnya, kehadiran LKM dengan basis bisnis model yang unik dibandingkan perbankan akan mampu memperluas aksesibilitas pembiayaan bagi usaha mikro yang tidak terfasilitasi oleh industri keuangan seperti bank.
"Eksistensi LKM dapat memenuhi kebutuhan pelaku UKM yang tergolong unbankable untuk mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usahanya," ujar Imansyah.
Baca juga: Ketua OJK Wimboh Santoso sebut kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia menguat
Oleh sebab itu Imansyah pun menyarankan agar LKM dapat terus mengembangkan usahanya dengan mengadopsi platform digital yang sederhana sebagai wadah informasi terkait produk, layanan, dan sarana pemasaran kepada masyarakat.
“Tentu saja dalam pelaksanaannya LKM perlu mempertimbangkan biaya anggaran atau budget yang tersedia yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang kelak didapatkan dari platform tersebut,” katanya.
Baca juga: 3.631 pinjol ilegal sudah diblokir sejak 2018, ini penjelasannya
OJK sebut sebanyak 228 lembaga keuangan mikro telah mendapat izin usaha
Ilustrasi: Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
