Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong peran individu, perusahaan BUMN maupun swasta untuk membantu pendanaan bagi perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Andai kata peran dari masing-masing individu, perusahaan swasta, BUMN, tentunya ini akan mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan cakupan peserta JKN ke depan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Rabu siang.
Baca juga: Menkes berharap vaksin Merah Putih bisa diproduksi pada semester kedua 2022
Budi mengatakan dari total 268 juta jiwa masyarakat Indonesia, 214 juta jiwa di antaranya telah menjadi peserta sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masih ada sekitar 54 juta jiwa penduduk Indonesia hingga sekarang belum memperoleh perlindungan JKN.
Menurut Budi terdapat 120 juta jiwa penduduk di Indonesia saat ini disubsidi oleh negara untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Sumber pendanaan subsidi hingga Oktober 2021 berasal dari anggaran pemerintah pusat untuk 83,54 juta jiwa dan 36,92 juta jiwa disubsidi pemerintah daerah.
Sedangkan sisanya sebanyak 94 juta jiwa peserta terdiri atas pekerja penerima upah 58,9 juta jiwa, pekerja bukan penerima upah 31 juta jiwa dan bukan pekerja 4,37 juta jiwa. "Jadi data ini menggambarkan sebetulnya masih ada ruang untuk kita meningkatkan cakupan JKN karena masih ada 'room' sekitar 54 juta jiwa lagi," katanya.
Selain itu, kata Budi, sebagian besar pembiayaan JKN dilakukan pemerintah pusat dan daerah. "Jadi 120 juta dari 214 juta jiwa dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah," katanya.
Baca juga: Menkes: Pfizer produksi obat antivirus pesaing Molnuvirapir
Budi mengatakan peran dari individu, perusahaan BUMN maupun swasta dalam membiayai pelayanan kesehatan diharapkan dapat lebih meningkat sehingga dapat membantu keuangan pemerintah untuk cakupan JKN.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengatakan sebanyak 54 juta jiwa penduduk yang belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan jumlah yang sangat besar.
"Apalagi kalau seandainya diisi oleh sebagian besar orang miskin. Tentu mereka kelompok masyarakat yang sangat memerlukan jaminan kesehatan dari negara," katanya.
Baca juga: Menkes Budi Gunadi ungkap penyebab belanja kesehatan Rp490 triliun per tahun
Menurut Anas situasi itu bisa saja dikarenakan ada jaminan asuransi kesehatan dari lembaga lain. "Kalau itu yang terjadi, berarti tidak terlalu meresahkan karena berasal dari orang-orang kaya," katanya.
Kemungkinan lain dari situasi itu, kata Anas, juga bisa disebabkan mekanisme pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum optimal. "Ini perlu strategi agar jumlah masyarakat yang belum tercover BPJS Kesehatan semakin lama harusnya semakin kecil," katanya.
Baca juga: Menkes Budi Gunadi optimistis Indonesia mampu capai target penurunan stunting pada 2024
Berita Lainnya
iPad Air 12,9 inci bakal hadir dengan teknologi layar Mini LED
19 April 2024 12:19 WIB
Billie Eilish rilis daftar lagu untuk "Hit Me Hard & Soft"
19 April 2024 12:10 WIB
Berikut ini lima gaya pakaian yang bisa dipadukan dengan sepatu kets
19 April 2024 12:00 WIB
Stres ternyata juga bisa menyebabkan sakit punggung
19 April 2024 11:53 WIB
Harga emas batangan Antam hari ini kembali naik jadi Rp1,345 juta per gram
19 April 2024 11:24 WIB
Wamenkeu pastikan kondisi fundamental ekonomi RI kuat untuk tahan pelemahan rupiah
19 April 2024 10:55 WIB
Menteri PUPR targetkan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tuntas 2025
19 April 2024 10:49 WIB
Hukum Kemarin, penerimaan anggota Polri sampai penangkapan terduga JI di Kota Palu
19 April 2024 10:44 WIB