Pekanbaru (ANTARA) - DPRD Riau bersama Pemprov Riau menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Senin.
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Safaruddin Poti, Agung Nugroho, Hardianto. Dihadiri langsung Gubernur Riau Syamsuar, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, anggota DPRD Riau serta Forkopimda.
Usai paripurna, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan KUA-PPAS APBD Riau 2022 yang disepakati senilai Rp8,6 triliun. Terjadi penurunan sebesar Rp1 triliun lebih jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Nantinya, setelah paripurna MoU KUA-PPAS, pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penurunan postur APBD 2022 ini, kata Syamsuar, disebabkan faktor pandemi COVID-19 dan kewenangan dana transfer pusat yang berubah. Jika biasanya melalui provinsi, ada tahun depan akan langsung dikirimkan oleh Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota.
"KUAPPAS senilai Rp8,6 triliun. Ini dibahas sampai nanti ke pengesahan. Jauh turunnya. Karena COVID-19 dan dana transfer menurun. Dana transfer sebagian ada dikirim langsung ke kabupaten/kota," kata Syamsuar.
Dalam komponen belanja daerah, infrastruktur masih menjadi prioritas khususnya pembangunan jalan, drainase dan gedung sekolah. Terkait dana penanganan COVID-19, Syamsuar mengungkapkan tetap dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Dia tentunya berharap agar kasus COVID-19 bisa hilang dari Riau sehingga progres pembangunan tidak terkendala lagi.
"Prioritas tetap infrastruktur. Kalau COVID-19 tetap nanti masuk BTT. Kita lihatlah nanti mudah-mudahan tidak ada penularan lagi," kata politisi Golkar Riau itu. (Adv)
KUA-PPAS APBD Riau 2022 disepakati Rp8,6 triliun
Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUAPPAS APBD 2022 (ANTARA/Diana).
