Pekanbaru (ANTARA) - Ratusan orang dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan aksi di depan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Riau di Pekanbaru, Senin,untuk meminta kenaikan upah buruh.
Menjawab hal ini Kepala BPS Provinsi Riau Wisma Rudin bersama Koordinator Wilayah KSPSIProvinsi Riau Juandi Utomo menyepakati beberapa poin yakni;
1. BPS memiliki integritas dan independensi dalam perhitungan indikator-indikator seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi,
2. BPS Riau dan KSPS Riau menyadari bahwa masih kurangnya indikator tersebut untuk memenuhi amanat UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,
3. BPS Riau dan KSPSI Riau akan mengusulkan ke BPS pusat untuk melakukan perhitungan inflasi di seluruh kabupaten dan kota untuk indikator perhitungan upah buruh atau pekerja.
4. BPS provinsi Riau dan KSPSI Riau mendorong penyempurna regulasi yang ada saat ini, sejalan dengan UU No. 11 tahujn 2020 dan PP No 36 tahun 2021.
Wisma Rudin mengatakan dengan tercapainya kesepakatan bersama antara BPF Riau dan KSPSI Riau ini akan menjadi pedoman kerangka industri Riau yang harmonis terkait pengupahan dan tidak akan ada aksi lanjutan di kemudian hari dari serikat pekerja atau serikat buruh di Provinsi Riau.
Baca juga: UMK Pekanbaru 2022 jadi Rp3 juta lebih
"Ini menjadi pedoman kerangka hubungan industrial serikat pekerja atau serikat buruh di provinsi Riau," sebutnya.
Juandi menjelaskan akan ada perbaikan upah buruh dengan mengambil sampeldari 12 kabupaten/kota di Riau. "Ke depannya akan ada perbaikan regulasi yang akan kita kirimkan hari ini ke Jakarta, dimana kita menetapkan upah tidak lagi mengambil sampel hanya tiga kabupaten/kota, tapi 12 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau," jelas Juandi.
KSPI Riau demo tuntut kenaikan upah
Kepala BPS Riau ketika membacakan sejumlah poin kesepakatan di depan Kantor BPS Riau. (ANTARA/Annisa F)
