Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan pendataan pariwisata.
Nota kesepahaman kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPS dalam hal perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data ditandatangani di Jakarta pada Selasa (25/3).
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Kamis, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya pendataan dalam upaya untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPS menjadi sangat strategis dalam memastikan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan," kata Widiyanti.
"Dengan pendekatan berbasis data, kita dapat memastikan bahwa sektor ini tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional," katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS akan menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh Kementerian Pariwisata, termasuk data yang diperlukan untuk mengukur indikator kinerja pembangunan pariwisata.
"Tentunya kami berkomitmen untuk menyediakan data-data terutama yang menjadi indikator kinerja pembangunan di sektor pariwisata," kata Amalia.
Ia menyampaikan bahwa BPS memiliki produk statistik pariwisata yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan maupun pengukuran kinerja pariwisata.
"Kami sebenarnya punya statistik objek daya tarik wisata dalam angka. Ini sebenarnya adalah sensus ke masing-masing objek wisata. Nah ini kalau kita kolaborasikan akan menjadi sangat baik, karena yang tahu daftar lengkap dari objek wisata adalah Ibu Menteri dan jajarannya di Kemenpar," katanya.
Baca juga: Menggali potensi pariwisata berkelanjutan di Pulau Sebesi, Lampung Selatan
Baca juga: Menteri Pariwisata menilai kehadiran hotel baru dukung sektor MICE Yogyakarta
