BPKP Provinsi Riau rapat koordinasi dengan Pemkab Siak

Siak (ANTARA) - Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau melakukan rapat koordinasi pemantauan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal/Eksternal Pemerintah (APIP/APEP) dan evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Kabupaten Siak.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir di Siak, Jumat mengatakan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dapat didukung oleh pengawasan. Dalam hal ini auditor berperan memberikan solusi rekomendasi.

"Perlu peran aktif BPKP dan inspektorat untuk pemeriksaan dan konsultasi. Tapi sekarang titik beratnya banyak ke konsultasi, itulah peran auditor yang pertama. Kita juga sudah MoU dengan Bupati Siak Agustus lalu," katanya.

Dengan konsultasi maka salah satu yang terlihat ada kecenderungan berkurang temuan audit. Itu bukan tak berhasil menemukan tapi organisasi perangkat daerah sudah melaksanakan tugas sesuai aturan.

BPKP juga bekerja akan melaporkan hasil audit, dan tugas pemerintah menyelesaikan tindak lanjutnya. Ini agar pemerintah transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran daerah.

Pasalnya permasalahan hukum korupsi masih cukup tinggi dilihat dari indeks persepsi korupsi. Masih ada mark up (penggelembungan), penyuapan, dan gratifikasi tak terkecuali di Riau.

"Baru-baru ini salah satu pimpinan daerah diduga terlibat korupsi, ini harus disikapi dengan serius. Diharapkan ada pemerintah yang kompeten dan dapat merata ke seluruh sektor publik," ujarnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Siak, Faly Wurendarasto mengatakan auditor atau APEP/APIP di tempatnya terkendala anggaran yang terbatas. Tahun lalu tidak dapat semua OPD diperiksa bahkan untuk pengadaan barang jasa tidak dilaksanakan pemeriksaan di desa.

"Tidak semua OPD dapat audit, tapi instruksi dari presiden tetap agar mencapai level 3," imbuhnya.