Pekanbaru, (antarariau) - Aktivis lingkungan dari WWF menilai pemerintah sangat lemah dalam penegakan hukum dari pemerintah untuk mengungkap kasus pembantaian gajah di Provinsi Riau, menjadi salah satu penyebab yang terus berulangnya kasus pembantaian gajah di Riau pada tahun ini.
"Selama tidak ada penegakan hukum, maka akan makin banyak gajah yang mati," kata Humas WWF Program Riau, Syamsidar, kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.
Dari kurun Januari hingga Juni 2012, telah ada 10 ekor gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) yang mati akibat dibunuh di Riau. Namun, hingga kini belum ada satu pun pemerintah melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau berhasil mengungkap apalagi menangkap pelaku pembunuh gajah Riau.
Padahal, Seluruh gajah itu diketahui mati akibat diracun, bahkan ada diantaranya diduga mati akibat ditembak. Indikasi modus pencurian gading juga mengemuka karena dari sejumlah bangkai gajah jantan yang ditemukan, seluruh gadingnya hilang.
Bahkan, kasus pembunuhan gajah kembali bertambah pada Oktober ini. Seekor anak gajah yang diperkirakan berusia empat tahun ditemukan mati dan sudah menjadi bangkai di Taman Nasional Tesso Nilo pada Kamis lalu (11/10). Indikasinya, gajah malang itu juga mati akibat diracun.
Menurut Syamsidar, BBKSDA Riau harus serius menanggapi kondisi yang ada dengan penegakan hukum. Ia khawatir lemahnya penegakan hukum akan mempercepat kepunahan satwa dilindingi itu, dan berdampak negatif untuk pemerintah Indonesia di dunia internasional.
Apalagi, Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN menaikkan status keterancaman gajah sumatera dari genting menjadi kritis atau hanya selangkah punah di alam. Saat ini jumlah gajah sumatera di alam diperkirakan tidak lebih dari 2.400 ekor sampai 2.800 ekor saja, atau turun 50 persen dari populasi sebelumnya yaitu 3.000 sampai 5.000 individu pada tahun 2007.
Kepala BBKSDA Riau, Ahmad Vaerozi, mengatakan setiap pihak jangan langsung menyalahkan ke pemerintah.
"Jangan langsung menyalahkan, apalagi memojokan pemerintah," kata Vaerozi yang baru menjabat Kepala BBKSDA Riau pada bulan ini.
Sebagai pejabat yang baru, ia berjanji akan melakukan upaya untuk melestarikan gajah Sumatera. Salah satunya adalah dengan membentuk forum kerjasama dan kolaborasi yang melibatkan masyarakat, perusahaan dan BBKSDA.
Forum tersebut nantinya bakal membentuk satuan tugas (satgas) penanganan konflik gajah yang biayanya ditanggung bersama-sama secara proporsional.
"Kalau sudah ada forum, barang siapa yang melanggar itu artinya melakukan pembiaran dan harus ditangkap, wajib disidik. Intinya aturan harus ditegakan secara bersama-sama," katanya.
