Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah saat ini dinilai lemah dalam menghadapi tekanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama asing yang selalu menghembuskan isu miring terhadap industri sawit dan sektor kehutanan dalam negeri.
"Sudah lebih dari dua dekade, isu-isu miring yang dihembuskan Greenpeace dibiarkan mengganggu industri kelapa sawit dan kehutanan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo dalam pesan elektronik diterima Antara di Pekanbaru, Kamis.
Hal tersebut dikatakannya terkait Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil perkebunan sawit terbesar karena memiliki 187 pabrik kelapa sawit serta dua raksasa industri sektor kehutanan nasional yang merupakan produsen bubur kayu dan kertas kualitas ekspor.
Dia mengatakan, jika kampanye negatif Greenpeace terus dibiarkan, maka dikhawatirkan pangsa pasar yang besar dari industri dalam negeri yang tengah mendunia akan dinikmati oleh negara lain. Apalagi Indonesia akan menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini.
Firman mengimbau kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia agar mengawasi dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan LSM terutama mengusung kepentingan asing.
"Jika ditemukan adanya aktivitas yang menganggu stabilitas nasional, pihak berwenang harus melakukan tindakan hukum," katanya
Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menyatakan, pemerintah harus melindungi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan industri kelapa sawit nasional dari provokasi LSM asing yang terbukti banyak merugikan bangsa ini dari segi sosial, ekonomi maupun pergaulan internasional.
"Pemerintah harus tegas dan mandiri dalam menerapkan kebijakan. Jangan terpancing untuk menari di atas gendang yang dimainkan oleh LSM asing seperti Greenpeace," katanya.
