Pemerintah Bengkalis dinilai mubazir buat dua website COVID-19

Bengkalis (ANTARA) - Bukannya berfokus memberikan informasi akurat dalam pencegahan virus corona, Pemerintah Bengkalis justru membuat dua website COVID-19 berisikan hal yang mirip terkait data perkembangan kasus itu setiap harinya.

Ketua PWIKabupaten Bengkalis Alfisnardo mengatakan, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu membuang-buang anggaran sampai harus membuat dua website hanya untuk menyajikan data update Coronadi daerah itu. Seharusnya, hanya dengan satu website saja sudah cukup.

"Ini malah mubazir sampai dua website, satu website tim Gugus satu lagi website buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain tim gugus per daerah hanya satu. Kita lihat seperti provinsi hanya memiliki satu website resmi untuk update data," tegas Alfisnardo saat dihubungi, Kamis.

Menurutnya, dengan dua website masyarakat menjadi bingung untuk mempercayai data yang akan dipakai sebagai acuan resmi penanganan Covid pemerintah Bengkalis. Sebagai contoh dua website pemerintah Bengkalis ini memiliki data yang berbeda dalam update terakhir mereka per tanggal 20 Mei 2020.

Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19-bengkaliskab.com/index.php, data ODP terakhir Bengkalis yang selesai pemantauan sebanyak 6027. Sementara data dari website https://corona.bengkaliskab.go.id/web/link/data yang dibesut Diskominfotik Bengkalis jumlah ODP selesai pematauan sebanyak 6026 ada selisih satu orang.

Menurut Alfis, dengan dibuatnya dua website dengan fungsi yang sama, sama saja dengan membuang anggaran penanganan Covid. Dengan kondisi pandemi saat ini, seharusnya yang dilakukan adalah menghemat anggaran.

Untuk pembuatan satu website saja biasanya bisa memakan anggaran Rp10 juta hingga Rp20 juta. Sementara dibuat dua website namun fungsinya sama, tentu ini buang buang anggaran.

"Ini yang namanya mubazir. Kalau butuhnya satu, kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini," tambahnya heran.

Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus harus selalu update data perkembangan Corona Bengkalis sehingga masyarakat tidak bingung.

"Jangan sampai website yang sudah dibuat ini hanya sebatas sebagai pajangan saja," ungkapnya.

Selain masalah website yang dinilai Mubazir, Ketua PWI juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan Covid-19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media masa dalam sosialisasi pelaksanaan PSBB di Bengkalis. Padahal aturan melibatkan media masa dalam sosialisasi suda ada diatur dalam Perbup nomor 39 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kabupeten Bengkalis.

"Yang nama media masa ini yang memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah kabupaten Bengkalis dan bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi," terang Ketua PWI Bengkalis.

Namun sampai saat ini malah media masa yang ada baik cetak maupun elektronik tidak dilibatkan sama sekali. Selama ini media hanya disuguhi data, media seolah-olah sebagai corong humas Covid-19 Bengkalis.

"Kita hanya disuguhi berita rilis begitu saja. Pola kerja wartawan tentu tidak seperti itu, seharusnya wartawan diundang jumpa pers sehingga angle berita yang disajikan bisa berkembang dan wartawan juga bisa menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah setempat," tambah Alfis.

Ketua PWI Bengkalis juga meminta Pemerintah Bengkalis melalui Diskominfotik untuk meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB tersebut, dimana pasal melibatkan media masa yang ada yang betul-betul dijalankan.

Baca juga: DPC PKB Bengkalis semprotkan disinfektan di sejumlah fasilitas umum, termasuk Kantor PWI

Baca juga: PWI Bengkalis gelar tahlil untuk almarhum Mazwin