Tawaran pemerintah Indonesia dalam agenda prioritas G20 dinilai sudah tepat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Prakarsa dan Sherpa C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Ah Maftuchan menyatakan, langkah yang ditawarkan pemerintah RI dalam agenda prioritas G20 dinilai sudah tepat.

Tiga prioritas utama yang diajukan Indonesia adalah reformasi sistem kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.

"Menurut saya tawaran Indonesia sudah tepat, karena mencerminkan kondisi riil di domestik dan di beberapa negara berkembang baik yang anggota G20 maupun tidak," kata Ah Maftuchan kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Menkumham: Pemajuan sektor kekayaan intelektual sejalan dengan tema G20

Ia mengemukakan, dari tiga hal tersebut, prioritas nomor kedua adalah yang paling spesifik terkait ekonomi di mana Indonesia mengajukan desain ulang tata kelola ekonomi dunia melalui teknologi digital yg bertumpu pada penguatan UMKM, ekonomi kreatif dan partisipasi penyandang disabilitas-pemuda-perempuan di dalam pasar kerja.

"Yang perlu Indonesia lakukan adalah memastikan agar beberapa prioritas tersebut dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional dan terukur serta dapat disetujui sebagai konsensus di G20," katanya.

Ia menambahkan, prioritas-prioritas tersebut mencerminkan kondisi dan tantangan global saat ini.

Menurut dia, tantangan utama adalah memastikan proposal Indonesia disetujui oleh negara-negara G20 secara bulat, sehingga Indonesia perlu lebih aktif berkomunikasi dengan negara-negara G20 dan pihak terkait lainnya.

Ia menyatakan, penekanan pada isu UMKM, penyandang disabilitas, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta reformasi sistem kesehatan dunia dan percepatan transisi energi menunjukkan indikasi kuat bahwa Indonesia sedang mendorong G20 lebih “down to earth” dan lebih mengakomodasi suara negara-negara berkembang serta suara-suara publik luas.

Baca juga: Pemerintah tingkatkan peran UKM pada momentum Indonesia jadi Presidensi G20

Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menekankan pentingnya untuk menonjolkan beragam aspek kekuatan sektor kemaritiman selama Republik Indonesia memegang tampuk Presidensi G20.

"Promosi potensi kekuatan maritim dan kelautan Indonesia harus mendapat kesan penting," kata Dani Setiawan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia Indonesia perlu menguatkan langkah-langkah diplomasi maritim sebagai identitas nasional Indonesia di hadapan G20.

Baca juga: Airlangga Hartarto berharap Presidensi G20 dan RCEP dukung geliat pasar modal

Untuk itu, ujar dia, presidensi Indonesia perlu digunakan untuk memberi pemahaman, kesepahaman, sekaligus memberi tekanan yang terukur bagi kemudahan persyaratan masuknya produk perikanan dan kelautan asal Indonesia di negara lain, terutama anggota G20.

Ia juga mendorong kerja sama multiregional untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang saling menguntungkan dan berdimensi keberlanjutan.

Hal yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah mendorong G20 memahami pentingnya penguatan agenda perlindungan nelayan kecil dan tradisional, terutama dalam mendukung keamanan pangan dunia.

Baca juga: Indonesia harus suarakan investasi berkelanjutan untuk petani kecil pada G20