Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia perlu menjadikan posisi Presidensi G20 untuk menyuarakan pentingnya mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk untuk kalangan petani skala kecil.
"Indonesia harus berani menyuarakan dan menawarkan model pembangunan atau investasi sektor pertanian yang tidak hanya berkelanjutan dan resilien, namun juga berkeadilan terutama bagi para petani skala kecil, perempuan dan anak muda di pedesaan sebagai produsen dan penyedia pangan," kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah kepada Antara di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, selama ini kerap disaksikan beragam investasi yang dilakukan di berbagai daerah justru melahirkan kelompok marginal dan menjadi korban, di antaranya petani skala kecil.
Baca juga: Pemerintah tingkatkan peran UKM pada momentum Indonesia jadi Presidensi G20
Padahal, lanjutnya, mandat konstitusi mengatakan Indonesia tidak hanya harus tahan pangan namun juga berdaulat, sehingga petani sebagai produsen pangan penting diperhatikan.
"Salah satu bentuknya kita harus makin besar melakukan investasi di model pertanian ekologis, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan sosial dan tentu saja adil bagi petani, perempuan dan anak muda di pedesaan," katanya.
Dengan Presidensi G20, menurut dia, ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia karena sebagai tuan rumah untuk bisa mengambil keuntungan dari forum ini terutama terkait pembangunan sektor pangan.
Baca juga: Airlangga Hartarto berharap Presidensi G20 dan RCEP dukung geliat pasar modal
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan yang terjadi di awal tahun 2022 ini merupakan sesuatu yang luar biasa aneh di tengah potensi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa.
Johan mengemukakan kenaikan harga pangan tentu akan menyebabkan ketidakpastian konsumsi pangan masyarakat dan akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia yang menjadi visi dari pemerintah.
Terkait pangan Menteri BUMN Erick Thohir mendorong holding BUMN Pangan ID FOOD untuk memperbaiki supply chain atau rantai pasokan pangan yang selama ini dinilai masih belum ada kepastian dan koordinasi.
"Ekosistem yang ada di BUMN mengenai supply chain antara grup pangan BUMN harus bisa diperbaiki dan ditingkatkan," ujarnya dalam acara peluncuran BUMN Pangan ID FOOD di Jakarta, Rabu (12/1).
Pemerintah RI resmi meluncurkan ID FOOD guna menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Baca juga: Erick Thohir pastikan keandalan suplai listrik untuk KTT G20 di Bali, pada Oktober 2022
Berita Lainnya
Langkah Komang Ayu terhenti di perempat final usai kalah dari Yue Han pemain Tiongkok
17 May 2024 17:07 WIB
Ruth Sahanaya berpesan ke musisi muda agar kedepankan sikap dan perilaku baik
17 May 2024 15:52 WIB
Pj Bupati Inhil tegaskan seluruh OPD gunakan BRK Syariah untuk layanan jasa perbankan
17 May 2024 15:32 WIB
Yonif 122/Tombak Sakti laksanakan patroli patok MM 2.2 di perbatasan RI-PNG
17 May 2024 15:20 WIB
Menlu Retno: upaya Israel hambat bantuan kemanusiaan untuk Gaza sistematis
17 May 2024 14:54 WIB
TNI AU sambut kedatangan pesawat Hercules ke lima di Halim Perdanakusuma
17 May 2024 14:25 WIB
Film "Malam Pencabut Nyawa", melawan teror mematikan dari alam mimpi
17 May 2024 14:15 WIB