Kebijakan Resiprokal Ekonomi AS Dinilai Perlu Direspons Strategis oleh Pemerintah RI

id Trump,Ekonomi,DPR

Kebijakan Resiprokal Ekonomi AS Dinilai Perlu Direspons Strategis oleh Pemerintah RI

Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py

Pekanbaru (ANTARA) - Langkah ekonomi resiprokal yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) dinilai akan membawa dampak global dan perlu direspons secara cermat oleh Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, MBA, saat dihubungi pada Sabtu (5/4/2025) menjelang siang.

Hendry menilai, kebijakan yang digulirkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump berpotensi memberikan efek domino pada sektor ekonomi Indonesia. "Kita harus mewaspadai kebijakan agresif Donald Trump ini. Dampaknya bisa menyentuh seluruh lini ekonomi kita—mulai dari pasar, fiskal, hingga sektor riil. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus agar UMKM tetap terlindungi dan mampu bertahan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan dominasi ekonomi Tiongkok, Indonesia tetap akan terkena imbasnya. "AS dan Tiongkok merupakan dua mitra ekspor penting bagi Indonesia. Jika Tiongkok terdorong untuk mengubah arah kebijakannya, maka ekspor komoditas kita juga akan ikut terdampak. Akibatnya, laju ekspor kita ke dua negara itu bisa tertahan," katanya.

Untuk mengantisipasi dampak negatif ini, Hendry menyarankan agar Indonesia memperkuat sektor perdagangan domestik serta menjajaki mitra dagang baru di luar AS dan Tiongkok. "Pemerintah bisa fokus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada UMKM, seperti pemberian insentif, subsidi untuk biaya produksi, hingga keringanan pajak," jelas Ketua Forum Pengusaha Peniaga Tanah Melayu (P2TM) tersebut.

Ia juga mendorong adanya langkah protektif lainnya seperti pengaturan ulang tarif impor, pembatasan kuota, dan pelarangan barang-barang impor tertentu yang berpotensi melemahkan produk lokal. "Selama ini UMKM jadi penopang utama perekonomian kita. Tapi dengan perlambatan ekonomi pasca-Covid-19, UMKM berada di titik rentan," ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebijakan pro-UMKM dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar global. "Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan produk UMKM mampu bersaing di level internasional," tutupnya.