Teluk Kuabtan (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kuantan SingingiRiau Zulhendri mengatakan manajemen PT Duta Palma Nusantara (DPN) mangkir dari undangan dengar pendapat (hearing), Senin (30/8).
Hearing dimaksudkan untuk meminta keterangan berbagai hal penting tentang keberadaan perusahaan PT DPN yang beroperasi di Kuansingkarena dinilai masih belum optimal memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah.
"Undangan Komisi II sepertinya diabaikan pihak perusahaan. Ini salah satu bentuk arogansi," katanya.
Oleh karena itu, upaya terus dilakukan karena berhubungan dengan orang banyak. Misalnya akan memanggil ulang, mendatangi kantor PT DPN dan dialog bersama dengan seluruh instansi terkait.
Selama ini, PT DPN terkesan kurang peduli dengan masyarakat tempatan, program CSR masih minim, terindikasi luas HGU melebihi izin. Oleh sebab itu, tim terpadu akan bekerja keras untuk mendorong agar perusahaan taat aturan.
Dengan ketidakhadiran manajemen PT DPN pada Senin (30/8) di Gedung DPRD Kuansing, akhirnya pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 WIB, Komisi II DPRD, Instansi terkait dan BPN, Polsek, Camat, Kades mengunjungi kantor PT DPN Kuansing.
Sekira pukul 16.00 WIB, rombongan dialog dengan manajemen PT DPN, meminta PT DPN patuhi aturan berinvestasi. Pemerintah Daerah dan Legislatif siap untuk berdialog.
Ini juga dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kuansing, Muslim, bahwa dalam berinvestasi PT DPN tidak boleh arogansi, taati aturan, jalin hubungan baik kepada semua pihak.
"Ini untuk amannya berinvestasi di daerah, itu sesuai aturan," tegasnya.
Jika hanya untuk mengambil keuntungan saja, sebaiknya PT DPN berpikir ulang, karena, setakat ini terkesan perusahaan sawit ini justru mengedepankan arogansi. Selain itu, selama ini juga Pemerintah Kabupaten Kuansing telah memberikan ruang untuk saling berkoordinasi.
Manajemen PT DPN Kuansing Muhammad Jais pada dialog, Senin (30/8) menyebutkan, sebagai perwakilan dari PT DPN, dirinya siap untuk bekerjasama dengan baik. "Namun, tidak bisa memutuskan, hasil dialog akan disampaikan kepimpinan," janjinya.
Oleh karena itu, semua pihak harus bersabar, apa yang sedang terjadi akan dicarikan solusi terbaiknya.
PT DPN mangkir dari undangan hearing DPRD
Ini salah satu bentuk arogansi,