Ketua DPR minta fraksi-fraksi beri masukan komprehensif terkait RUU APBN 2022

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,Ketua DPR

Ketua DPR  minta fraksi-fraksi beri masukan komprehensif terkait  RUU APBN 2022

Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR Jakarta. (ANTARA/HO-DPR RI.)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta fraksi-fraksi memberikan masukan dan pandangan yang komprehensif terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19.

"Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani ingatkan antisipasi fiskal dibutuhkan pada APBN 2022

Hal itu dikatakannya terkait DPR RI pada Kamis akan menggelar Rapat Paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.

Puan mengatakan, pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.

Baca juga: Ketua DPR RI Puan Maharani harap alih kelola Blok Rokan beri kontribusi bagi Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan kebijakan fiskal juga akan bersifat konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

"DPR harus memberi dukungan terhadap peningkatan sektor kesehatan yang diupayakan pemerintah, sekaligus mengawal kebijakan penanganan pandemi dengan melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh lini," ujar Puan.

Dia mengingatkan APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi COVID-19.

Baca juga: Puan Maharani minta anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 perlu didata

Menurut dia, "kunci" kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan sehingga DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal dari sisi legislasi, anggaran dan pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah.

Rapat Paripurna DPR juga mengagendakan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2020.

Baca juga: Puan Maharani nilai TNI perlu kekuatan hadapi ancaman kedaulatan dan siber