Mendagri: Penunjukkan Langsung Penggunaan Dana PON Akan Diawasi

Pekanbaru, (antarariau) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, penunjukan langsung dalam penggunaan anggaran PON XVIII 2012 akan diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran uang rakyat.

"Pemerintah memperbolehkan PB PON Riau melakukan penunjukan langsung, yang akan dikawal ketat dan tidak boleh sembarangan," kata Mendagri kepada ANTARA saat meninjau Stadion Utama Riau di Pekanbaru, Senin.

Pemerintah memberikan keleluasaan kepada PB PON Riau untuk menggunakan anggaran PON tanpa mekanisme tender dengan pertimbangan waktu persiapan yang makin mepet, sedangkan masih banyak proyek pengerjaan yang progresnya sangat lamban.

Karena itu, pemerintah membentuk Tim asistensi yang terdiri dari Inspektur Jenderal Kemendagri, Deputi IV bidang prestasi Olahraga Kemenpora, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kabiro Penyusunan penyuluhan Hukum Polri, Deputi IV LKPP, Deputi IV BPKP, Kabid Pengawasan dan Pengarah KONI, serta Deputi V Bidang Olahraga Pemuda dan Budaya.

"Perlu diingat tidak semua item bisa penunjukan langsung, semuanya harus akan dalam pengawasan BPKP," katanya.

Pada prinsipnya, ia mengatakan pemerintah mendukung penuh pelaksanaan PON Riau asalkan penggunaan anggaran tidak menyalahi prosedur sehingga mengakibatkan kerugian negara.

"Seperti proyek-proyek bermasalah harus dikeluarkan semua, seperti arena menembak itu harus dikeluarkan. Pokoknya tak boleh menyalahi aturan, jangan main-main," katanya.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal sempat mengatakan sedikitnya ada sekitar Rp100 miliar dana penyelenggaraan PON Riau yang akan digunakan tanpa melalui proses tender.

Dana tersebut berasal dari APBN pos Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memang hanya diperuntukan untuk membantu pelaksanaan acara, bukan untuk membantu proyek sarana fisik.

"Dana tersebut akan digunakan untuk biaya akomodasi, transportasi dan sebagainya," kata Rusli Zainal.

Ia menambahkan PB PON sudah berkomitmen agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

"PON ini merupakan kesempatan yang langka bagi Riau, jadi kami tidak boleh membuangnya percuma karena hal ini mungkin akan lama terulang kembali," katanya.