Gubri: Rp100 Miliar Dana PON Bisa Dipakai Tanpa Tender

Pekanbaru, (antarariau) - Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengatakan sedikitnya ada sekitar Rp100 miliar dana penyelenggaraan PON Riau yang akan digunakan tanpa melalui proses tender. Dana tersebut berasal dari APBN yang memang hanya diperuntukan untuk membantu pelaksanaan acara, bukan untuk membantu proyek sarana fisik.

"Dana tersebut akan digunakan untuk biaya akomodasi, transportasi dan sebagainya," kata Rusli Zainal.

Kepala LKPP Agus Rahardjo menambahkan, proses penunjukan langsung juga digunakan untuk membiayai acara pembukaan, penutupan dan EO (event organizer) PON XVIII. Ia mengatakan Panitia Besar (PB) PON Riau tidak perlu terikat kaku dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa, seperti Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa.

"Panitia bisa melakukan negosiasi langsung ke pemilik pekerjaan, tanpa dibatasi nilainya," ujar Agus Rahardjo.

Hanya saja, ia mengatakan "track record" dari pemilik pekerjaan harus jelas kompetensinya dan harga yang disepakati harus wajar sesuai harga yang berlaku.

"Kami melakukan pengawasan terhadap dua hal yang tak boleh dilakukan, yaitu pengadaan mengakibatkan kerugiaan negara dan menguntungkan diri sendiri," tegasnya.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan pihaknya memahami pelonggaran terhadap pelaksanaan aturan itu bertujuan untuk menyukseskan PON sebagai kepentingan nasional yang mendesak. Meski begitu, ia memperingatkan panitia penyelenggara agar jangan ada penyimpangan dalam penyaluran dana PON.

"Jangan sampai ada kucuran dana yang menyimpang, tim Jaksa akan mengikuti dan mengawal penggunaannya," katanya.

"Kalau ada pelanggaran tapi tidak merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri, maka itu tidak masuk unsur pidana maupun perdata, hanya pelanggaran administrasi," lanjut Basrief.