Pekanbaru, (antarariau) - Badan Pemeriksan Keuangan Perwakilan Riau mulai melakukan audit penggunaan dana PON XVIII/2012 di Riau yang dimulai sepekan seusai PON dan akan berlangsung selama 35 hari.
"BPK akan memeriksa seluruh penggunaan dana di 13 bidang yang ada di Panitia Besar (PB) PON, mulai dari honorarium kegiatan di masing-masing bidang hingga pengadaan barang dan jasa," kata Ketua Harian PB PON Riau Syamsurizal kepada wartawan di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, BPK akan memeriksa semua laporan pertanggungjawaban dana yang dipakai maupun yang tidak digunakan panitia.
"Kami siap untuk diaudit dan diperiksa," katanya.
Ia menjelaskan, dana PON yang diaudit adalah yang barasal dari dana bantuan sosial dari APBN sebesar Rp94,2 miliar dipo Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Menurut dia, dana tersebut dimanfaatkan PB PON untuk membiayai akomodasi dan konsumsi atlet dan ofisial peserta selama PON Riau 2012 berlangsung. Jumlahnya mencapai sekitar 11.000 peserta dari seluruh Indonesia.
Kemudian, dana dari pos anggaran dana cadangan PON sebesar Rp500 miliar. Pertanggungjawaban penggunaan dana ini harus bisa dijelaskan kepada publik, untuk menepis tudingan dana tersebut habis tanpa ada kejelasan.
Menurut dia, dana itu merupakan penghimpuan dana sejak pertamakali Riau ditunjuk menjadi tuan rumah PON XVIII. Pemprov Riau berinisiatif menyimpan dana dari APBD sebesar Rp100 miliar tiap tahun sejak 2007.
Hingga tahun 2012, terkumpulah dana Rp500 miliar. Ia berasalan, cara itu dilakukan agar tidak terlalu memberatkan anggaran dibandingkan dengan memasukkannya sekaligus. Pengumpulan dana tersebut dikatakan Syamsurizal sudah mendapat persetujuan semua pihak termasuk DPRD Riau, yang mengesahkan Perda Nomor 7 tahun 2007, terkait dana cadangan PON tersebut.
"Jadi ibaratnya kita nabung, setelah kita butuh tabungan itu kita gunakan untuk kebutuhan PON. Jumlah Rp500 miliar itu bertambah sekitar Rp109 miliar yang dialokasikan di APBD perubahan 2012, jadi total dana tersebut menjadi Rp609 miliar," katanya.
Dana tersebut digunakan PB PON untuk pembiayaan di 11 bidang yang ada di PB PON, diluar konsumsi dan bidang akomodasi. Mulai dari bidang sarana dan prasarana, SDM, Penyiaran Pelayanan Media, IT, Transportasi, sekretariat, keamanan, UPP, promosi dan kesehatan, dan bidang pertandingan.
Selain itu, ada juga dana yang bersumber dari partisipasi seluruh kontingen peserta yang jumlahnya mencapai sekitar Rp21 miliar untuk akomodasi dan konsumsi peserta. Menurut dia, dana tersebut masih utuh karena biaya akomodasi dan konsumsi sudah ditanggung APBN.
Menurut dia, saat ini panitia sedang menyusun laporan penggunaan seluruh dana tersebut.
"Kami mempunyai waktu sekitar 20 hari untuk konsentrasi menyelesaikan laporan administrasi akomodasi dan konsumsi ini. Khusus akomodasi dan konsumsi laporan tidak gampang, karena harus memperhatikan dengan jadwal kedatangan dan kepulangan atlet. Hitung-hitungannya harus mendetail," katanya.
Berita Lainnya
BPK RI Perwakilan Riau Mulai Periksa Laporan Keuangan Kabupaten Bengkalis
30 January 2018 19:25 WIB
BPK Senin ini Mulai Periksa Terperinci Laporan Keuangan SKPD Bengkalis
11 April 2016 14:01 WIB
Warga Rohil Desak Inspektoral Untuk Audit Penggunaan ADD
16 November 2016 19:55 WIB
Tindaklanjuti Audit BPK, Pemkab Inhil Kaji Penggunaan Gedung Unisi
24 March 2016 10:12 WIB
Keikutsertaan Riau di PON Papua terkendala dana, KONI ngadu ke Dewan
10 June 2021 20:37 WIB
Penggunaan Dana PON Riau Boleh Penunjukan Langsung
28 August 2012 19:00 WIB
Emrizal Pakis: Dana PON Riau Segera Cair
24 August 2012 15:16 WIB
Riau Butuh Dana Persiapan PON
31 October 2011 19:06 WIB