Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani menyatakan program digitalisasi kepada UMKM semakin mendesak dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Program digitalisasi yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan harus menjadi fokus dari pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan UMKM dapat bertahan selama masa PPKM Darurat dan setelahnya," kata Noor Halimah Anjani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Baca juga: PPKM Darurat, Pemerintah putuskan untuk naikkan anggaran kesehatan jadi Rp193 triliun
Noor menyatakan PPKM darurat berpeluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital sehingga peluang ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM, yang belum semua sudah beroperasi secara digital.
Ia mengingatkan bahwa Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan baru 16 persen dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sudah terhubung dalam ekosistem ekonomi digital.
"Penelitian yang dilakukan Danareksa Research Institute juga memperlihatkan ada kesenjangan digital antara UMKN yang mulai mengadopsi digitalisasi di masa pandemi. Sebanyak 41 persen dari mereka yang mulai menggunakan platform digital berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara di luar Pulau Jawa pengguna platform digital baru mencapai 16 persen," katanya.
Halimah menambahkan.rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam menggunakan layanan digital, merasa lebih nyaman berjualan secara luring dan tidak merasa aman dengan daring.
Oleh karena itu, ujar dia, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar pengusaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualannya.
Ia menyatakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Dinkop) perlu ditingkatkan. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dapat membantu mempercepat proses digitalisasi ini dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM.
Sebelumnya terkait digitalisasi UMKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mengoptimalkan program kerja sama dengan para inkubator wirausaha terpilih guna mendampingi koperasi maupun pelaku usaha pemula atau startup potensial di Indonesia.
Pada 2021 ini, lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM itu telah menyeleksi delapan inkubator wirausaha yang akan bekerja sama guna mendorong peningkatan kewirausahaan sehingga dapat berkontribusi aktif terhadap perekonomian Indonesia di masa depan.
Kepala Divisi Perencanaan LPDB-KUMKM, yang juga Ketua Koordinasi Kegiatan Inkubator Wirausaha, Andika Sunandar mengatakan pada 2021, program inkubator wirausaha LPDB-KUMKM akan fokus kepada digitalisasi sistem proses inkubasi melalui platform Room for Incubation Development Over Internet (RIDI).
"Kami fokus untuk melakukan proses inkubasi secara digital, jadi menggunakan aplikasi RIDI, platform RIDI ini nantinya digunakan oleh inkubator untuk melakukan inkubasi sehingga seluruh proses nantinya akan termonitor oleh aplikasi," katanya.
Andika menjelaskan dengan menggunakan platform digital RIDI, nantinya semua konten atau materi pelatihan inkubasi akan seluruhnya menggunakan sistem tersebut, mulai dari rekrutmen tenant, pembelajaran secara online, hingga proses bisnis pitching menggunakan platform RIDI yang sudah terintegrasi.
Untuk saat ini, dalam mendukung kinerja inkubator wirausaha, LPDB-KUMKM juga tengah menyiapkan materi pelatihan secara digital berupa audio visual yakni Podcast, hal ini dilakukan agar memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran di tengah pandemi.
Baca juga: Kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat, ini dampaknya bagi sektor otomotif
Baca juga: Pelanggar PPKM Darurat bisa dijerat berbagai sanksi
Peneliti: Digitalisasi UMKM semakin mendesak saat pemberlakuan PPKM Darurat
Pengunjung memindai kode batang pembayaran non tunai di Pasar takjil Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (13/4/2021). (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc)
