Washington (ANTARA) - Amerika Serikat prihatin dengan perintah militer Myanmar yang membatasi pertemuan publik setelah tiga hari demonstrasi besar-besaran berlangsung untuk menentang kudeta militer 1 Februari, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Senin (8/2).
"Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk memprotes secara damai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Price dalam jumpa pers.
Baca juga: Joe Biden desak Militer Myanmar untuk lepaskan kekuasaan, bebaskan tahanan
Krisis di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS dan lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
Amerika Serikat, yang sedang merancang pembatasan beberapa bantuan bagi Myanmar pascakudeta militer dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru, "bergerak cepat" untuk membentuk tanggapan terhadap pengambilalihan tersebut, kata Price.
Para pejabat AS telah mendorong tetangga Myanmar, China, secara publik dan pribadi untuk bergabung dengan kecaman global atas "tindakan anti demokrasi" militer Myanmar, katanya.
Baca juga: PBB khawatir kudeta militer perburuk nasib warga Muslim Rohingya di Myanmar
Baca juga: DPR sampaikan keprihatinan atas terjadinya kudeta militer di Myanmar
Sumber : Reuters
Penerjemah: Azis Kurmala
Amerika Serikat merasa prihatin terhadap militer Myanmar yang batasi pertemuan publik
Polisi menyemprotkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang berdemonstrasi mendentang kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, Senin (8/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/foc/cfo)
