Joe Biden desak Militer Myanmar untuk lepaskan kekuasaan, bebaskan tahanan

Washington (ANTARA) - Militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dan aktivis yang ditahan dalam kudeta minggu ini, kata Presiden AS Joe Biden dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada hari Kamis.

Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk menangani pengambilalihan jenderal, di mana mereka menangkap pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi serta warga sipil lainnya.

Baca juga: PBB khawatir kudeta militer perburuk nasib warga Muslim Rohingya di Myanmar

"Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel," kata Biden.

"Militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan yang mereka rebut dan membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan."

Komandan Angkatan Darat Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pada Senin, mengatakan ada ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Sementara itu Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengenai penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, yang berbicara melalui telepon pada Rabu malam dengan duta besar dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, blok beranggotakan 10 negara di mana Myanmar berada.

"Tuan Sullivan menyampaikan keprihatinan mendalam Presiden Biden mengenai kudeta di Myanmar dan menyatakan penghargaan atas perhatian negara-negara ASEAN terhadap krisis ini, dengan mencatat pentingnya dukungan regional untuk segera memulihkan demokrasi Myanmar," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, Sullivan juga menggarisbawahi komitmen pemerintahan Biden untuk memperluas keterlibatan AS dengan ASEAN termasuk dalam memerangi perubahan iklim, menangani pandemi COVID-19, mempromosikan pemulihan ekonomi dan memajukan keamanan maritim.

Biden pada Senin mengancam untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar setelah kudeta itu.

Biden mengatakan masyarakat internasional harus bersatu untuk menekan militer agar melepaskan kekuasaan.

Dia juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat "memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Myanmar di saat yang sulit ini."

Sullivan mengatakan dalam pengarahan Gedung Putih pada Kamis bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perintah eksekutif sebagai tanggapan atas kudeta itu dan sanksi yang berpotensi ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan militer.

Baca juga: DPR sampaikan keprihatinan atas terjadinya kudeta militer di Myanmar

Baca juga: Kudeta Myanmar diperkirakan akan mengurangi minat investasi perusahaan AS dan Barat

Sumber; Reuters

Penerjemah: Azis Kurmala