IMF desak tindakan tegas pemerintah untuk pastikan peluncuran vaksin cepat

Washington (ANTARA) - Tindakan tegas pemerintah diperlukan untuk memastikan peluncuran vaksin yang cepat dan ekstensif, melindungi rumah tangga paling rentan dan perusahaan-perusahaan yang layak dipertahankan, serta mendorong pemulihan yang tangguh dan inklusif, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Kamis (28/1/2021).

"Pandemi COVID-19 semakin cepat di banyak negara dan ketidakpastian sangat tinggi," tulis Vitor Gaspar, Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, dan tiga koleganya dalam sebuah blog, setelah IMF merilis Fiscal Monitor terbaru pada pekan lalu.

Baca juga: Ketua IMF ingatkan semua negara hadapi "pendakian panjang" menuju pemulihan ekonomi global

Dia mengatakan kerja sama global dalam memproduksi dan mendistribusikan pengobatan dan vaksin secara luas ke semua negara dengan biaya rendah sangat penting,

"Semakn cepat pandemi global berakhir, semakin cepat ekonomi dapat kembali normal dan orang akan membutuhkan lebih sedikit dukungan pemerintah,." kata Gaspar.

Menurut Fiscal Monitor terbaru, dukungan fiskal global mencapai hampir 14 triliun dolar AS pada akhir Desember 2020, naik sekitar 2,2 triliun dolar AS sejak Oktober 2020.

"COVID-19 adalah gangguan yang sangat besar bagi semua negara di seluruh dunia. Pendapatan pajak telah menyusut cukup substansial," kata Gaspar kepada Xinhua dalam sebuah wawancara video, menyebut tindakan fiskal yang cepat dan kuat seperti itu "mutlak diperlukan" untuk membantu mengatasi pandemi dan untuk menghindari krisis keuangan.

Bersama dengan kontraksi ekonomi yang mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah, dukungan tersebut telah menyebabkan peningkatan utang dan defisit publik (pemerintah), menurut laporan IMF. Rata-rata utang publik di seluruh dunia mendekati 98 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2020, dibandingkan 84 persen yang diproyeksikan sebelum pandemi untuk periode sama.

Ketika ditanya apakah pembuat kebijakan harus prihatin dengan utang publik yang membengkak, Gaspar mengatakan kepada Xinhua bahwa orang harus selalu khawatir tentang manajemen risiko keuangan publik yang tepat, dan untuk mengingat keberlanjutan utang publik, tetapi pada saat ini, "yang pertama prioritasnya adalah mengalahkan pandemi."

"Sebagian besar negara perlu berbuat semaksimal mungkin, mengingat kendala anggaran yang semakin ketat," kata Gaspar.

"Ini berarti fokus pada mereka yang paling terpukul dan paling rentan, termasuk kaum miskin, perempuan, dan pekerja informal, dan perusahaan yang kemungkinan besar akan tetap bertahan setelah krisis atau secara sistemik penting bagi perekonomian," tambahnya.

Gaspar mendesak para pembuat kebijakan untuk mencapai "keseimbangan" antara memberikan lebih banyak dukungan jangka pendek untuk memastikan pemulihan yang solid dan menjaga utang pada tingkat yang dapat dikelola dalam jangka panjang.

Blog tersebut juga mencatat bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah, respons kebijakan fiskal menjadi lebih terbatas, karena kendala pembiayaan dan program kesejahteraan yang kurang berkembang, menambahkan bahwa pandemi berisiko meninggalkan "dampak yang bertahan lama" di negara-negara ini.

Mereka akan membutuhkan bantuan tambahan, termasuk melalui hibah, pembiayaan lunak, perpanjangan inisiatif penangguhan pembayaran utang G20, atau, dalam beberapa kasus, restrukturisasi utang, menurut laporan tersebut.

"Pemerintah perlu memenangkan perlombaan vaksinasi, menanggapi secara fleksibel kondisi ekonomi yang berubah, dan menyiapkan panggung untuk pemulihan yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih tahan lama," kata Gaspar.

Baca juga: IMF prediksi resesi ekonomi global lebih buruk karena pandemi COVID-19

Baca juga: Bertemu Presiden Joko Widodo, IMF sebut ASEAN "titik terang" ekonomi dunia

Penerjemah: Apep Suhendar