Pekanbaru (ANTARA) - Juru Bicara Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Riau, dr Indra Yovi Sp.P(K), menyatakan pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang kini banyak terjadi di perkantoran.
“Saya pribadi sebagai orang medis menilaiperlu ada kebijakan WFH minimal semingguuntuk mengurangi aktivitas di luar rumah namun kegiatan ekonomi tetap jalan dan untuk memutus mata rantai penularan,” kata dr Indra Yovi dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Senin.
Riau mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi pada bulan Agustusyakni lebih dari 1.000 kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau, hingga Senin siang total kasus terkonfirmasi COVID-19 ada 1.740 kasus yang sebagian besar terjadi pada bulan Agustu.
“Kita gak usah bicara klaster perkantoran, karena semua sudah ada. Semuaprofesi sudah ada (yang terinfeksi), mulai dari dokter, tentara, polisi, maupun PNS juga ada. Di kantor mereka menggunakan masker, tapi yang saya khawatirkan adalah ketika istirahat makan siang pekerja-pekerja pergi berkeliaran, berkumpul, dan mencopot masker saat makan siang,” ujarnya.
Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan ekstra untuk menekan penyebaran virus corona, lanjutnya, maka diprediksi pada pertengahan September akan ada penambahan kasus baru lebih dari 100 orang dalam sehari.
“Pertengahan September di Riau akan ada penambahan kasus di atas 100 per hari. Kalau tak lakukan sesuatu yang berbeda dari yang sekarang saja, rumah sakit tak akan cukup. Total jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit 400 pasien. Jumlah penambahan kasus 135, cuma 28 yang sembuh. Rumah sakit lama-lama tak akan mampu,” katanya.
Total di Riau ada 48 rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 dengan kapasitas ruang isolasi 710 orang.
“Ruang isolasi yang terpakai 400 sekian, sisa 300. RSUD Arifin Achmad penuh, RS Eka Hospital penuh, RS Awal Bros sedikit lagi penuh. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar masyarakat mengetahui dan harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
Sekretaris Satgas Penanggulangan COVID-19 RiauSyahrial Abdi menambahkanPemprov Riau belum memberlakukan WFH secara menyeluruh, hanya bagi ibu hamil, pekerja yang sudah uzur dan ada penyakit bawaan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus di perkantoran,setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus membuat Satgas COVID-19 internal yang dikepalai oleh sekretaris OPD.
“Setiap OPD punya tanggung jawab masing-masing untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan di tempatnya masing-masing,” ujarnya.
Baca juga: Penggali kubur khusus COVID-19 Pekanbaru tetap semangat meski tanpa insentif
Baca juga: Riau alami lonjakan 1.000 lebih kasus COVID-19 pada Agustus
Baca juga: Gubri keliling Pekanbaru naik skuter tua ajak warga bermasker
