Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Riau Kasir mengaku kecewa dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, lantaran organisasi perangkat daerah itu tak mempunyai peta data yang rinci karyawan yang dirumahkan ataupun di PHK akibat pandemi COVID-19.
"Saya tanyakan pada Kepala dinasnya. Bidang apa saja pekerjaan yang terdampak pandemi COVID- 19. Mereka mengatakan belum memetakannya. Seharusnya kan mereka sudah pegang datanya. Agar kita tau solusi apa yang diambil untuk menekan angka pengangguran ini," ucap Kasir di Pekanbaru, Selasa.
Politisi Partai Hanura itu menjelaskan maksud dari peta pengangguran yang ia sampaikan. Seperti dari perusahaan perkebunan, sektor pegawai perdagangan, perhotelan maupun pariwisata. Bila peta yang dimiliki Disnakertrans sudah valid, maka pihaknya kembali meminta untuk dilakukan rapat dengar pendapat untuk membuat rencana eksekusi penekanan angka pengangguran.
"Kalau sudah ada data jelasnya baru kita rapat lagi. Makanya saya minta lengkapi dulu datanya. Karena memang untuk menuntaskan persoalan pengangguran ini harus detail," sebutnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Riau Syamsuar saat paripurna HUT Riau ada penambahan jumlah pengangguran sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Darilima persen menjadi sekitar enam persen lebih.
"Makanya saya tanyakan penambahan angka itu dari mana? Disnakertrans harusnya tau," sebut Kasir.
Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi Riau Jonly mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data seperti yang dimaksud dewan. Hanya saja, dari laporan yang diterima ada sekitar enam ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19 berlangsung.
Jumlah tersebut di dapat dari laporan perusahaan yang memilih untuk merumahkan pegawainya. Ia meyakini masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah pegawai yang dirumahkan.
Baca juga: Legislator ini dukung upaya Gubernur Riau jemput bola ke pusat
Baca juga: Anggota DPRD Riau ini kritik Pemprov, Program Riau Hijau apa kabar?
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Sah, APBD tahun 2025 senilai Rp3 triliun
20 November 2024 18:57 WIB
Legislator Inhil ajak masyarakat jadikan Pemilu 2024 momentum perkuat demokrasi
10 November 2024 15:09 WIB
Jelaskan proses penyusunan anggaran di Inhil, Iwan Taruna : Masyarakat harus tahu
10 November 2024 14:37 WIB
Legislator sayangkan rehab fisik 23 Puskesmas di Inhil gagal terlaksana
09 November 2024 21:33 WIB
Ketua DPRD Inhil hadiri Rakornas 2024, dukung peningkatan kesejahteraan rakyat
09 November 2024 20:22 WIB