Anggota DPRD Riau ini kritik Pemprov, Program Riau Hijau apa kabar?

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Riau Yuyun Hidayat melihat belum adanya program kerja yang menonjol selama masa kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution dalam dua tahun terakhir.

Hal itu diungkapkannya setelah menilai sejumlah program kerja dan kebijakan yang dibuat Pemprov Riau banyak belum fokus dan tidak berjalan semestinya. Salah-satu yang disoroti terkait program Riau Hijau yang sempat digemakan pada peringatan HUT ke-62 Riau tahun lalu.

"Sejauh ini saya belum melihat program yang menonjol. Saya tidak tau kenapa banyak program yang tidak fokus. Apakah OPD yang dibentuk belum sempurna, atau OPD ini belum bisa menangkap apa yang menjadi keinginan Pak Gubenur. Atau mungkin Pak Gub sendiri yang belum mengontrol secara langsung program-program ini," ucap Yuyun.

Menyoal program Riau Hijau, awalnya dia memprediksi adanya alokasi anggaran yang besar untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Namun kenyataannya justru bertolak belakang karena Pemprov hanya menganggarkan dana sebesar Rp100 juta untuk mengimplementasikan program ini. Anggaran ini dinilai sangat kecil, dimana rata-rata alokasi anggaran hanya Rp8 juta per bulan selama satu tahun.

"Persoalan Riau hijau asumsi saya, Riau tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan yang kedua terkait persoalan lingkungan hidup yang harus dibenahi seperti limbah. Kemudian mereforestasi atau menghijaukan kembali lahan-lahan yang rusak akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun," ucap wakil rakyat dapil Kabupaten Kampar itu.

"Nah, saat saya hearing dengan OPD yang bermitra dengan komisi IV, hampir tidak anggaran untuk mendukungitu. Bahkan bisa dikatakan nihil betul. Kalau dana tidak mengalir ke sana. Berarti program ini tidak diseriusi dengan baik," sambungnya.

Dia juga mencontohkan alokasi anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta bencana lainnya, dimana kucuran dana hanya sebesar Rp2 miliar. Seakan tidak relevan dengan upaya yang dilakukan agar bencana karhutla dapat diminimalisir di kawasan setempat.

Baca juga: DPRD Riau perketat protokol kesehatan saat Paripurna HUT ke-63 Riau

"Kalau di Provinsi lain anggaran untuk bencananya bisa sampai Rp20 hingga Rp40 miliar. Sementara kita di Riau yang menjadi langganan Karhutla setiap tahunnya hanya ada anggaran senilai Rp4 miliar dan itu dirasionalisasi jadi Rp2 miliar. Makanya saya menilai tidak ada satupun program Pak Gub yang mendukung visi misi beliau," ucapnya.

Kemudian, dia mencontohkan, pesoalan lainnya terkait kesejahteraan guru khususnya guru bantu. Banyak tenaga pendidik yang masih berstatus honorer tidak mendapatkan upah yang semestinya. Bahkan banyak yang digaji di bawah rata-rata UMP.

Untuk itu, politisi PPP Riau itu memberikan masukan kepada Gubernur agar menjadikan momentum peringatan HUT ke-63 untuk dapat melakukan evaluasi program kerja. Banyak PR dan atensi yang menjadi catatan Pemprov Riau untuk segera dibenahi.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuarmengatakan selama dua tahun kepemimpinannyamengaku "dihajar" dua kejadianbesar yakni di tahun pertama ada Karhutla, sedangkan pada dua tahun kepemimpinannyadihadang COVID-19 yang sama-sama membutuhkan konsentrasi besar.

Olehnya, Syamsuarberharap bencana-bencana tersebut agar segera berakhir sehingga bisa lebih fokus untuk membangun Bumi Lancang Kuning ini.

Baca juga: Komisi III DPRD Riau : Bubarkan saja BUMD tak produktif

Baca juga: KPK pegang data aset Riau bermasalah, Komisi III DPRD wacanakan bentuk pansus