Shanghai/Berlin (ANTARA) - Kedutaan Besar China di Jerman mengecam penangguhan Berlin atas perjanjian ekstradisinya dengan Hong Kong, sebuah langkah yang disebut Jerman merupakan respon terhadap penundaan pemilu di kota itu.
Dalam pernyataan di situs resminya, tertanggal Jumat (31/7), Kedubes China mengatakan penangguhan itu melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional, dan "sangat mengganggu urusan dalam negeri China."
Baca juga: Hong Kong peringati hari jadi ke 23 dengan pemberlakuan UU keamanan nasional
Kedutaan menyatakan "ketidakpuasan yang kuat dan oposisi yang tegas" terhadap pernyataan menteri, dan mengatakan bahwa China "berhak untuk menanggapi lebih lanjut," tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan pada Jumat bahwa Berlin akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, setelah pemimpin Hong Kong Carrie Lam menunda pemilihan 6 September di badan legislatif kota itu selama satu tahun.
"Keputusan pemerintah Hong Kong untuk mendiskualifikasi selusin kandidat oposisi untuk pemilihan dan menunda pemilu legislatif adalah pelanggaran lain pada hak-hak warga Hong Kong," kata Maas.
"Kami telah berulang kali memperjelas harapan kami bahwa China memenuhi tanggung jawab hukumnya di bawah hukum internasional," kata dia, kemudian menambahkan bahwa ini termasuk memastikan hak-hak berdasarkan undang-undang dasar serta hak untuk pemilu yang bebas dan adil.
Baca juga: Dewan Legislatif Hong Kong sahkan RUU lagu kebangsaan di tengah protes
Baca juga: PM Boris Johnson ingatkan China: Inggris tidak akan tinggalkan Hong Kong
Sumber: Reuters
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
China kritik penangguhan perjanjian ekstradisi Jerman dengan Hong Kong
Demokrat muda Hong Kong yang sering disebut "perlawanan" atau kubu lokalis termasuk Tiffany Yeun, Fergus Leung, Joshua Wong, Kinda Li, Sunny Cheung, Frankie Fung, Gwyneth Ho, Ventus Lau, Owen Chow, Eddie Chu, Sam Cheung, Prince Wong, Ng Kin Wai, Lester Shum, Henry Wong dan Winnie Yu menghadiri konferensi pers setelah pra-pemilihan di Hong Kong, Cina, Rabu (15/7/2020). (REUTERS/Tyrone Siu/nz/djo)
