Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi PKB DPRDProvinsi Riau Ade Agus Hartanto meminta agar pemerintah daerah untuk memperketat protokoler kesehatan sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19 lantaran terjadinya lonjakan kasus positif dalam sepekan ini.
"Kita perhatikan banyak yang mengabaikan protokoler kesehatan COVID-19 ini. Mungkin karena adanya istilah new normal seakan masyarakat menganggap sudah normal padahal pandemi ini belum berakhir. Jadi kita minta pemda memperketat pengawasan. Kalau bisa diganti saja istilah new normalkarena sangat ambigu," ucap Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Kamis.
Sebagai informasi sejumlah klaster baru terus bermunculan, dimana ada dua klaster penularan besar, yakni klaster Palembang dan klaster BRI. Pada Rabu (24/6) tekonfirmasi 24 orang positif coronasehingga totalnyamenjadi 217 orang.
"Yang saya lihat semakin ke sini masyarakat cenderung abai sehingga saya meminta semua lini untuk bekerjasama. Jangan ada negosiasi terhadap pandemi ini," ucapnya.
Baca juga: Bayi 10 bulan di Pekanbaru tertular COVID-19 dari kegiatan takziah. Kok bisa?
Menurutnya, istilah tatanan kenormalan baru atau new normal membuat masyarakat salah persepsisehingga dirinya mengusulkan agar istilah ini diganti sesuai dengan kondisi saat ini dengan memperhatikan aspek perekonomian tanpa mengesampingkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas.
"Jangankan masyarakat awam, pemerintah saja dengar new normal sudah menganggap seperti normal semua. Kita perhatikan tempat keramaian, standar protokolernya jauh dari baik. Itupun seadanya. Ada cek suhu tubuh, malah demam-deman sedikit dikasih lewat. Maunya kan ga seperti itu," ucap Ketua Komisi I DPRD Riau itu.
Baca juga: Prajurit TNI meninggal di Kongo akan dimakamkan di Pekanbaru
Dia memberikan contoh yang terjadi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dimana untuk mengisi kartu kuning kesehatan harus mengantre dan terjadi penumpukan orang. Hal ini dapat memicu penularan COVID-19.
"Termasuk di bandara. Pemeriksaan kartu kuning kesehatan tapi malah terjadi penumpukan. Petugas hanya beberapa orang. Ini yang justru menimbulkan kerumunan. Seharusnya ditambah petugas, ada pembatasan-pembatas orang untuk berkumpul," paparnya.
Baca juga: COVID-19 melonjak, ASN Pekanbaru kembali kerja di rumah
Berita Lainnya
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB
Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan
30 October 2024 14:03 WIB