Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalammelonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan penularan COVID-19.
"Mengenai kelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, saat membuka rapat terbatas melalui telekonferensi video mengenai evaluasi pelaksanaan PSBB.
Baca juga: Riau tunggu keputusan Menkes Terawan kabulkan PSBB menyeluruh
Saat ini adaempat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB untuk menekan penularan COVID-19.
Presiden mengatakan bahwa rencana untuk melonggarkan PSBB harus berdasarkan pada data dan perkembangan penanganan COVID-19.
"Semua didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai kelonggaran PSBB," katanya.
Presiden meminta jajaran instansi pemerintah terkait mengevaluasi penerapan PSBB, mengkaji efektivitas pelaksanaannya dalam menekan penularanCOVID-19, sertamembandingkan perkembangankasus di wilayah yang sudah menerapkan PSBB dengan yang belum menjalankannya.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Senin (11/5)10 provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi meliputiDKI Jakarta(5.276), Jawa Timur (1.536), Jawa Barat (1.493), Jawa Tengah (980), Banten (541), Nusa Tenggara Barat (331), Bali (314), Sumatera Barat (299), Sumatera Selatan (278), dan Kalimantan Selatan (263).
Dari 10 provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tinggi tersebut, baru DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat yang melaksanakan PSBBdi tingkat provinsi.
"Berdasarkan data kasus baru sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda setiap daerah. Ini memang pelaksanaannya dengan efektivitas yang berbeda-beda," kata Presiden.
Baca juga: Masuk zona merah COVID-19, Anggota DPRD Riau dukung Kampar berlakukan PSBB
Baca juga: Polda Riau gunakan 10 helm pintar buatan China, begini spesifikasinya
Pewarta : Indra Arief Pribadi
Presiden Joko Widodo ingatkan pemerintah daerah, hati-hati melonggarkan PSBB
Arsip Foto. Petugas gabungan dari Polresta Bogor Kota, Dishub Kota Bogor, dan Brimobda Jabar melakukan pemeriksaan kepatuhan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar gerbang tol Jagorawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Polresta Bogor Kota mencatat 1.859 kasus pelanggaran selama tiga pekan penerapan PSBB Kota Bogor, termasuk tak mengenakan masker saat berkendara, jumlah penumpang melebihi batas, dan tidak menerapkan pengaturan jarak penumpang dalam kendaraan. (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
