Presiden Joko Widodo minta kementerian perbanyak program padat karya tunai

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperbanyak program padat karya tunai untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 hingga minimal lima kali lipat.

"Saya ingin menekankan beberapa hal pertama, kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah agak memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Polisi berhasil ringkus penimbun hand sanitizer

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Percepatan Program Padat Karya Tunai" melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Ini dalam keadaan tidak normal dan masyarakat dalam posisi yang sulit oleh sebab itu memperbanyak padat karya tunai menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah. Kalau biasanya hanya membuat 10 sekarang 50 paling tidak 5 kali," ungkap Presiden.

Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar merasakan dampak program tersebut.

"Kalau hanya normal-normal saja gak akan ada tendangannya," tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga menyebutkan sejumlah Kementerian yang dapat melakukan program tersebut.

"Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Kementerian BUMN, saya kira bisa dipadatkaryakan," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, program padat karya tunai yang dapat membuka pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat terutama di perdesaan.

"Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 tapi kita juga ingin menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin di perdesaan. Untuk menjaga daya beli masyarakat di perdesaan, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yang pertama penyaluran program perlindungan sosial yang tadi kita sudah bicarakan dan program padat karya tunai," jelas Presiden.

Hingga Senin (6/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 2.491 kasus dengan 192 orang dinyatakan sembuh dan 209 orang meninggal dunia.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (1124), Jawa Barat (252), Banten (177), Jawa Timur (188), Jawa Tengah (120), Sulawesi Selatan (83), Yogyakarta (34), Bali (35), Sumatera Utara (25), Papua (26) dan provinsi lainnya.

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Selasa (7/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 1.346.947 orang yang terinfeksi virus corona dengan 74.702 kematian sedangkan sudah ada 278.695 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 367.385 kasus, di Spanyol 136.675 kasus, di Italia 132.547 kasus, di Jerman sebanyak 103.375 kasus, di Prancis 98.010, di China 81.740 kasus, di Iran 60.500.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 16.523 orang, disusul Spanyol 13.341 orang, di Amerika Serikat 10.876 orang, di Prancis 8.911 orang, di Inggris 5.373 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 204 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19. (*)

Baca juga: Menkes tetapkan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta

Baca juga: Presiden minta dana jaring pengaman sosial supaya segera disalurkan

Pewarta : Desca Lidya Natalia