Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kompak dalam langkah penanganan penyebaran virus Corona atau COVID-19.
"Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak. Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda," katanya, melalui "video presssconference", di Jakarta, Selasa malam.
Baca juga: Gubernur Riau minta jangan ada tigma negatif dalam penanganan COVID-19
Ia menyebutkan pemerintah pusat setiap hari selalu berkoordinasi dengan gubernur, termasuk dalam dua hari belakangan yang sampai empat kali rapat dan efektif.
Baca juga: Surati Menlu, Gubernur Bali minta WNI sebelum masuk Tanah Air diuji swab
Seluruh gubernur, kata dia, menyatakan berada dalam satu komando dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya yang terjadi di Indonesia. "Semua menyatakan ada di dalam satu komando sehingga kota ndak usah terpancing seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah," katanya.
Menurut dia, Presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan melanjutkan perang melawan COVID-19 menggunakan mekanisme pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Di dalam UU itu dikatakan untuk menentukan satu mekanisme dan strategi, bahkan itu harus dinyatakan dulu negara dalam keadaan darurat kesehatan. Pemerintah hari ini mengeluarkan sebuah keppres negara sekarang dalam keadaan darurat kesehatan," katanya.
Bagi daerah-daerah yang mau melakukan karantina wilayah, kata dia, semuanya sudah tertampung di dalam mekanisme pembatasan sosial berskala besar.
"Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan-gerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu," kata Mahfud.
Baca juga: Begini penampakan pusat perbelanjaan di Depok tutup sementara akibat wabah Corona
Baca juga: Penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru anjlok hingga 50 persen, begini penyebabnya
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Berita Lainnya
Direksi BRK Syariah bersama Wamen Dikdasmen RI hadiri Milad ke 112 Muhammadiyah
19 December 2024 10:16 WIB
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB