Jakarta (ANTARA) - Sektor pelayaran nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemi Virus Corona baru atau COVID-19, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap adanya stimulus dari pemangku kepentingan untuk menjaga kinerja.
"Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif," Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah selesaikan dasar hukum rencana pemberlakuan darurat sipil
Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran wabah COVID-19 di Tanah Air. Ia menyebut ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran.
Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke China yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik turun 5-10 persen.
Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal, dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal.
Ketiga, kebijakan jarak fisik dan kerja dari rumah antara lain menyebabkan pengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran terkendala di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.
Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, suku cadang kapal yang impor dari China terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.
Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri suku cadang kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut.
“Saat ini perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional," katanya.
Karena itu, kata dia, dibutuhkan sejumlah stimulus dari pemangku kepentingan pelayaran nasional, seperti pemberian kelonggaran panjang pembayaran pinjaman bank, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.
Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan pasokan BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan, dan diskon suku bunga pinjaman.
Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.
INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.”
Baca juga: Berjuang lawan virus corona, Jepang desak warganya tidak kunjungi 73 negara
Baca juga: Ford dan GE akan produksi 50.000 ventilator dalam 100 hari
Pewarta: Ahmad Wijaya
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB