Kepenghuluan diarahkan kelola BUMKep

id BUMKep,rokan hilir, berita rohil

Kepenghuluan diarahkan kelola BUMKep

Suasana acara coffee morning.

Rokan Hilir (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar coffeemorning untuk merajut potensi kepenghuluan melalui Badan Usaha Milik Kepenghuluanatau BUMKep, di Gedung Pertemuan H Misran Rais Bagansiapiapi, Kamis.

Plt Kepala Dinas PMD Rokan Hilir, Yandra mengatakan kegiatan yang ditaja dengan konsep coffee morning itu guna membawa suasana santai dan penuh kekeluargaan yang pada prinsipnya mengubah pola pengelolaan keuangan desa ke depannya agar tidak terfokus lagi pada pembangunan infrastruktur.

"Pada prinsipnya tiga tahun belakang ini dana desa dan alokasi dana desa itu konsern kepada infrastruktur. Nah jadi bupati segera menindaklanjuti bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa dari tiga tahun berjalan infrastrukturnya sudah mendekat ke arah kesempurnaan," kata Yandra.

Maka, sesuai arahan pemerintah pusat kepada program pemberdayaan masyarakat dengan harapan yang disampaikan presiden untuk menjadi daya ungkit di desa. "Jadi duit yang masuk ke desa itu dikelola dengan baik dan salah satu program positif itu dengan kucuran dana di provinsi untuk memberdayakan BUMKep," katanya.

"Oleh karena itu bupati perintahkan saya ke Jakarta untuk mencari para pelaku usaha, salah satu pelaku usaha itulah adalah Yayasan Santri Nasional yang akan mem-push ataupun mengalokasikan dana untuk BUMKep sebesar Rp500 juta," sambung dia.

Yandra juga menerangkan, dana ini di digelontorkan bukan dalam bentuk uang tapi sembilan bahan pokok beserta desain tempat usaha ini yang kira-kira apa formatnya persis mendekati Alfamart dan Indomaret.

"Kita berharap dari program ini bisa menampung produksi yang ada di daerah. Juga kita gandeng Unilever untuk bisa mengisi di luar sembilan bahan pokok ini," ujarnya.

Di RokanHilir, katanya lagi, ada sebanyak 159 BUMKep dan 25 kelurahan. Maka ke depan, anggaran yang ada dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui BUMKep. "Kita ingin dana desa itu berkembang melalui BUMKep. Jadi desa bisa punya penghasilan sendiri, tidak lagi sibuk membangun infrastruktur," tuturnya.