Pekanbaru, 30/12 (ANTARA) - DPRD Pekanbaru menerima sebanyak 230 pengaduan masyarakat yang terdiri 80 di Komisi I, 60 pengaduan di Komisi II, 40 pengaduan di Komisi III dan 50 pengauan di Komisi IV.
Sekretaris Komisi I DPRD di Pekanbaru, Kamis, Kamaruzzaman mengatakan hingga akhir tahun, pihaknya menerima 80 pengaduan di antaranya sengketa tanah, IMB, masalah pemukulan, masalah tempat hiburan, penerimaan CPNS, masalah penipuan dan lainnya.
"Dari sekian banyak pengaduan masyarakat yang masuk ini, yang paling banyak pengaduan diterima adalah masalah sengketa tanah," jelas dia.
Ia menyebutkan 50 persen dari pengaduan itu sudah diselesaikan. Siasnya akan diselesaikan pada 2011. Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab komisi untuk menyelesaikan hal tersebut.
Sedangkan Komisi II DPRD Pekanbaru menerima 60 pengaduan dari masyarakat mulai dari permasalahan pasar, pedagang, kelangkaan minyak tanah, tunjangan guru, honor RT/RW, koperasi dan lainnya.
"Dari 60 pengaduan, yang paling banyak pengaduan adalah keluhan pedagang di pasar. Untuk penyelesaian pengaduan yang ada di sepanjang 2010 sudah maksimal dilakukan karena diperkirakan sudah diselesaikan separuhnya," ungkap Ketua Komisi II DPRD Nofrizal.
Nofrizal mengungkapkan, untuk 2011 pengaduan yang masuk ini bisa selesai semua. Selama ini persoalan yang diselesaikan dalam bentuk mediasi dengan pihak terkait. Upaya penyelesaian didapat apabila kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.
"Ke depan mudah-mudahan pengaduan masyarakat tidak banyak karena ini menandakan tidak sedikit persoalan yang diharapan rakyat dan pemerintahan. Sisa pengaduan yang belum selesai akan kita upayakan secepatnya tuntas," harapnya.
Sedangkan Komisi III DPRD terdapat 40 pengaduan, yakni masalah pendidikan, masalah tenaga kerja, masalah beras bulog, kesehatan, karang taruna, Disdik dan lainnya.
"Persoalan yang paling riskan di tangani komisi III adalah soal pendidikan terkait pelayanan, masalah buku berikut masalah kesehatan dan tenaga kerja," kata Ketua Komisi III DPR M Sabarudi.
Untuk itu selama 2010 ada hal-hal yang perlu dievaluasi, salah satunya masalah kondisi pendidikan baik secara fisik maupun kurikulum harus dibenahi, tambahnya.
Sabarudi mengatakan, banyak sekolah yang tidak ideal dan pihaknya menginginkan persoalan ini diatasi agar pelaksanaan pendidikan bisa maksimal. Ke depan diharapkan kemitraan antara legislatif-eksekutif harus bisa berjalan maksimal.
Ketua Komisi IV DPRD Tengku Azwendi Fajri mengatakan, ada 50 pengaduan masyarakat yang masuk, di antaranya berkaitan listrik, jalan rusak, banjir, bangunan runtuh dan lainnya.
"Dari sekian banyak pengaduan masyarakat yang masuk, yang paling banyak adalah permasalahan krisis listrik di Pekanbaru," jelas dia.
Azwendi berharap untuk tahun depan Pemko Pekanbaru melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan maupun pembangunan infrastruktur di masa mendatang.