Jakarta (ANTARA) - Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengharapkan pemerintah pusat untukmecarikan solusi terbaik dalam penangan abrasi di wilayah pesisir pantai yang sangat tinggi setiap tahunnya.
"Melalui pertemuan ini kita berharap ada solusi dari pemerintah dalam penangan abrasi di kawasan pesisir pantai di Kabupaten Bengkalis," ujar Amril Mukminin ketika menghadiri rapat lentang upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Provinsi Riau di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa.
Amril Mukminin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mendukung sepenuhnya yang dilaksanakan pemerintah pusat yang dikoordinir Kemenko Kemaritiman.
“Terkait rencana BPPT dan tim untuk melakukan riset dan peninjauan lapangan tentang abrasi di Pulau Rupat, kami minta seluruh Perangkat Daerah terkait juga memberikan dukungan serupa sebagaimana yang dilakukan di Pulau Bengkalis beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitanjuga meminta tim yang terlibat dalam penanganan abrasi benar-benar dapat menemukan solusi terbaik dalam pengendalian abrasi di kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di Provinsi Riau.
"Harus ada solusi yang akan memiliki multi player effect terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tempatan. Nanti tanggal 30 Juli 2019, kita akan bahas dan mencari hasil keputusan dari hasil surveilapangan yang akan kembali dilakukan oleh tim lapangan," ujar Luhut.
Lebih lanjut, dia juga mengimbau tim lapangan untuk menemukan solusi bagaimana caranya bisa menanggulangi abrasi, serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
"Kita lihat, perekonomian apa yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat, apakah itu budidaya kepiting atau apalah yang bisa dibudidayakan ditempat masyarakat tersebut silahkan dibuat, sehingga bisa mendatangkan income bagi kita," ujarnya.
Sementara itu, ketika memaparkan hasil riset dan peninjauan lapangan abrasi di pulau Bengkalis, BPPT menjelaskan, ada dua opsi untuk pengendalian abrasi di sana, yakni hard structure dan soft structure.
Untuk hard structure melalui pembangunan break water lepas pantai (dettached break water) inti batu serta break water tumpukan batu inti geotube.
Kemudian pada metode soft structure bisa dilakukan Offshore breakwater (pagar) geotube, rangka bambu, penanaman cemara udang, dan building with nature. Melihat pemaparan tersebut, Menko Maritim meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk menindaklanjuti peraturan apa saja yang masih menghambat proses pelaksanaan pengendalian abrasi tersebut.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil. dan dihadiri Gubernur Riau H Syamsuar, sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Rapat tersebut merupakan pembahasan lanjutan tentang hasil studi tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Usaha Milik Negara, Bappenas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) melakukan tinjauan lapangan di Bengkalis pada tanggal 3-6 Juli 2019 lalu.
Sesuai hasil rapat, selaku koordinator, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam waktu dekat akan melaksanakan riset dan peninjauan serupa tentang abrasi di pulau Rupat.
