Bengkalis (ANTARA) - Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengungkapkan bahwa untuk biaya penanganan abrasi di sepanjang bibir pantai Bengkalis dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun agar persoalan abrasi yang saat ini sudah sangat kritis tidak mengancam kedaulatan terluar Republik Indonesia.
"Potensi abrasi di Kabupaten Bengkalis sangat besar dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,5 untuk membangun pemecah gelombang untuk mengatasi persoalan abrasi di sepanjang bibir panta, seperti yang terjadi saat ini di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis," ujar Bagus Santoso , Jumat (15/12).
Diungkapkan Bagus, ada sekitar 222 kilometer panjang abrasi yang terjadi saat ini, dan 121 kilometer pada kondisi kritis. Untuk penanganan sudah dibangunsepanjang 31,6 kilometer melalui APBD Bengkalis dan APBD Riau sebesar Rp326,5 miliar.
"Saat ini tersisa sekitar 89,9 kilometer yang belum dibangun untuk penahan abrasi dan perlu segera dianggarkan agar abrasi ini tidak meluas dan mengancam ekosistem yang ada," kata Bagus.
Dikatakan lagi, untuk biaya satu meter pembangunan pemecah gelombang tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp28.000.000, untuk 1 kilometer di perlukan biaya yang sangat besar sekitar Rp28 miliar.
"Jika 89,9 kilometer ini kita kalikan dengan biaya 1 kilometer Rp28 miliar maka anggaran yang harus diperlukan sebesar Rp2,5 triliun," kata Bagus.
Ditambahkannya, Pulau Bengkalis merupakan salah satu wilayah terluar NKRI dan berharap Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Riau, Pemerintah Pusat Presiden dapat turun tangan mengatasi persoalan abrasi ini.
"Kita harapkan juga Pemerintah Pusat untuk turun tangan mengatasi persoalan abrasi di Bengkalis, semoga pulau Bengkalis tak kan hilang dari peta ditelan ombak Selat Melaka," ungkap Bagus
Abrasi ancam kedaulatan RI, butuh Rp2,5 triliun bangun penahan abrasi
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso melakukan peninjauan di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis, dimana lahan perkebunan masyarakat amblas akibat terdampak abrasi dan tanah berstruktur gambut tersebut mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dan tidak berfungsinya kanal-kanal perusahaan yang ada di sekita lokasi tersebut. (ANTARA/dok)
