Keuangan daerah tidak baik-baik saja, Banggar DPRD Siak minta pemkab hentikan belanja fisik

Siak, Riau, (ANTARA) - Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak dari Fraksi PDI Perjuangan, Marudut Pakpahan meminta agar seluruh kegiatan belanja fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dihentikan sementara. Usulan itu disampaikan menyusul kondisi keuangan daerah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.

Menurut Marudut, sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan pada keuangan daerah. Persoalan tersebut antara lain menyangkut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara, insentif tenaga kesehatan, hingga tunjangan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis.

Ia juga menyinggung kondisi badan usaha milik daerah (BUMD), terutama PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang hingga kini masih menunggu hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP). Rencana penerimaan dividen sekitar Rp100 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Siak, menurutnya, masih belum dapat dipastikan.

“Melihat perkembangan situasi saat ini, demi penyelamatan Kabupaten Siak sebaiknya seluruh kegiatan belanja fisik dinolkan terlebih dahulu. Anggaran harus difokuskan untuk membayar kewajiban pemerintah daerah,” kata Marudut, Selasa.

Ia menyebut sejumlah program yang telah dibahas dan dianggarkan perlu ditinjau ulang, terutama kegiatan yang tidak bersifat prioritas.

Salah satu yang disorot adalah program pengadaan seragam sekolah yang menurutnya perlu dihapuskan.

Marudut menilai kebijakan tersebut belum sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Ia juga menyoroti minimnya dampak sejumlah program pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, termasuk program seragam gratis dengan mekanisme pengadaan melalui e-Katalog.

“Kalau tujuan pemerintah menghidupkan UMKM, maka mekanismenya harus memberi kesempatan bagi pengusaha lokal. Kalau semuanya melalui e-Katalog tanpa strategi yang berpihak ke daerah, UMKM Siak tidak akan bergerak. Karena itu, pengadaan seragam gratis sebaiknya dihentikan saja,” ujarnya.

Selain itu, Marudut menyinggung kondisi sejumlah BUMD yang menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun dinilai belum berjalan optimal karena masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Dengan kondisi tersebut, ia menilai efisiensi anggaran perlu dilakukan secara serius dengan meniadakan kegiatan seremonial dan pengadaan yang tidak mendesak.

“Fokuskan anggaran untuk membayar kewajiban pemerintah daerah, termasuk menyelesaikan utang, membayar TPP ASN, serta tunjangan kelangkaan profesi bagi tenaga medis,” ujarnya.

Marudut juga menyinggung mekanisme promosi jabatan yang dinilai tidak berbasis kompetensi dan pengalaman. Ia juga menyinggung pengadaan seragam sekolah yang dimenangkan perusahaan dari luar daerah, serta transparansi penggunaan dividen BUMD yang digunakan untuk menyelesaikan TPP ASN dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang dinilai masih menimbulkan pertanyaan.

Sejumlah kalangan menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Siak.

Pewarta : Bayu Agustari Adha
Editor: Afut Syafril Nursyirwan
COPYRIGHT © ANTARA 2026