BEM kritisi kunker dewan ke luar negeri. Ini jawaban anggota dewan

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) menggelar aksi protes kunjungan kerja luar negeri anggota DPRD Provinsi Riau, Senin Siang.

Mereka menyoroti agenda kunker yang dinilai mumbazir. Sebab, kegiatan ini dilakukan hampir setiap tahun, dan selalu dianggarkan pada APBD.

Presiden Mahasiswa BEM Unri, Safrul Ardi mengatakan, bahwa dirinya mengharapkan agar kunker DPRD benar-benar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Riau.

"Maksudnya, kan kunker ini sudah dilakukan setiap tahun. Seharusnya ada perubahan bagi masyarakat Riau," ujarnya.

Dijelaskan Safrul, pihaknya bukan melarang kunker luar negeri anggota DPRD, namun menginginkan agar mereka melaporkan hasil kunker dan menerapkannya untuk kepentingan masyarakat.

"Kami menginginkan adanya perubahan dari hasil kunker. Untuk itu kita berharap agar pihak DPRD membuat laporan dan disampaikan kepada masyarakat. Jika tidak juga membuat laporan, kami akan melakukan aksi lanjutan," tegasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Riau akan evaluasi kinerja Humas Dewan, ini penyebabnya

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arakhman menyebutkan kunjungan kerja anggota dewan ke sejumlah negara sudah mengikuti aturan yang berlaku, berdasarkan aturan dan persetujuan Kementerian dalam negeri.

"Semua kunker dan kegiatan di DPRD itu melalui pembahasan, dalam pembahasan itu harus mengikuti rambu-rambu yang ada baik aturan kementerian atau aturan yang lainnya, termasuk kunker ke LN," ujar Taufik Arahkman di Pekanbaru, Senin.

Menurut Taufik, perjalanan dinas ke luar negeri sama seperti kunker lainnya melalui mekanisme pembahasan di DPRD Riau dan kemudian diusulkan ke kementerian. Hasil kunjungan kemudian dilaporkan kepada pihak terkait.

Dia juga mengatakan banyak yang bisa dipelajari dalam studi ke sejumlah tempat tersebut untuk kemudian dapat diterapkan di provinsi setempat.

"Dalam menambah wawasan untuk kepentingan daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara, melihat situasi pemerintahan yang ada di suatu negara, ketertiban masyarakat kenapa bisa seperti itu. Diupayakan dapat diterapkan disini," ucap politisi Gerindra tersebut.

Baca juga: Waduh, Rp49 M APBD Riau untuk biayai Kunker luar negeri DPRD

Baca juga: Ketua DPRD Riau akan evaluasi kinerja Humas Dewan, ini penyebabnya