Jakarta (ANTARA) - Twitter Inc akan mengidentifikasi dan menurunkan cuitan dari tokoh penting, salah satunya politikus, yang melanggar aturan platform mikroblog tersebut.
"Kami sekarang akan melabeli cuitan mana pun yang melanggar aturan kami, tapi, kami berusaha mengikuti kepentingan publik," kata CEO Twitter, Jack Dorsey, dikutip dari Reuters.
Baca juga: Ariana Grande dan Jurnalis Piers Morgan Perang Cuitan
Kebijakan baru ini akan berlaku untuk politikus dan pejabat pemerintah yang memiliki pengikut lebih dari 100.000. Jika cuitan tersebut dilabeli atau pernah dilaporkan (report) oleh pengguna lainnya, warganet perlu mengklik tautan untuk melihat cuitan tersebut.
Juru bicara Twitter menyatakan tim mereka, manusia, yang akan menandai cuitan mana yang perlu diberi label. Jika ditemukan pelanggaran, satuan tugas Twitter akan meninjau kembali apakah cuitan tersebut perlu dilihat oleh publik.
"Ada beberapa kasus yang publik perlu akses ke cuitan tersebut, meski pun cuitan itu mungkin melanggar aturan kami," kata Twitter.
Cuitan yang melanggar aturan dan tidak perlu dilihat oleh publik misalnya ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.
Twitter dikritik karena mereka dianggap tidak cukup bertindak untuk menangani tulisan dari para politikus. Twitter akan menghapus cuitan jika cuitan tersebut banyak dilaporkan.
Sejumlah orang meminta Twitter menghapus cuitan tajam dari Presiden Donald Trump dan politikus lainnya.
Baca juga: Cuitan Malala Mendapat Kecaman Dari Netizen Myanmar
Baca juga: Twitter Mencatat Lebih Dari 1,1 Juta Cuitan HUT RI
Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Berita Lainnya
Menag Nasaruddin Umar sebut akan batasi perjalanan dinas bagi seluruh jajarannya
15 November 2024 17:12 WIB
PLN dorong mahasiswa perguruan tinggi di Riau berinovasi dan berkreasi kembangkan teknologi kendaraan listrik
15 November 2024 16:49 WIB
Rasa autentik rempah khas Indonesia di Vientiane, Laos
15 November 2024 16:15 WIB
Presiden Prabowo sampaikan tekad Indonesia lakukan hilirisasi sumber daya
15 November 2024 15:25 WIB
Reses DPD RI ke Riau, harapkan BRK Syariah terus berkontribusi bagi masyarakat
15 November 2024 14:58 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi, 29.323 penumpang di Soetta batal terbang
15 November 2024 14:42 WIB
PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah agar buat kebijakan pro daya beli
15 November 2024 14:16 WIB
Dekranasda Riau gelar lomba motif tenun dan batik khas Riau, ini pesan Zuliana Rahman Hadi
15 November 2024 14:10 WIB