Jakarta (ANTARA) - Twitter Inc akan mengidentifikasi dan menurunkan cuitan dari tokoh penting, salah satunya politikus, yang melanggar aturan platform mikroblog tersebut.
"Kami sekarang akan melabeli cuitan mana pun yang melanggar aturan kami, tapi, kami berusaha mengikuti kepentingan publik," kata CEO Twitter, Jack Dorsey, dikutip dari Reuters.
Baca juga: Ariana Grande dan Jurnalis Piers Morgan Perang Cuitan
Kebijakan baru ini akan berlaku untuk politikus dan pejabat pemerintah yang memiliki pengikut lebih dari 100.000. Jika cuitan tersebut dilabeli atau pernah dilaporkan (report) oleh pengguna lainnya, warganet perlu mengklik tautan untuk melihat cuitan tersebut.
Juru bicara Twitter menyatakan tim mereka, manusia, yang akan menandai cuitan mana yang perlu diberi label. Jika ditemukan pelanggaran, satuan tugas Twitter akan meninjau kembali apakah cuitan tersebut perlu dilihat oleh publik.
"Ada beberapa kasus yang publik perlu akses ke cuitan tersebut, meski pun cuitan itu mungkin melanggar aturan kami," kata Twitter.
Cuitan yang melanggar aturan dan tidak perlu dilihat oleh publik misalnya ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.
Twitter dikritik karena mereka dianggap tidak cukup bertindak untuk menangani tulisan dari para politikus. Twitter akan menghapus cuitan jika cuitan tersebut banyak dilaporkan.
Sejumlah orang meminta Twitter menghapus cuitan tajam dari Presiden Donald Trump dan politikus lainnya.
Baca juga: Cuitan Malala Mendapat Kecaman Dari Netizen Myanmar
Baca juga: Twitter Mencatat Lebih Dari 1,1 Juta Cuitan HUT RI
Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Berita Lainnya
Presiden Jokowi janjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
23 April 2024 17:03 WIB
KPK setor Rp2,1 miliar sebagai uang pengganti terpidana Trisna Sutisna
23 April 2024 16:58 WIB
Korsel sebut rezim Korut akan berakhir jika mencoba gunakan senjata nuklir
23 April 2024 16:52 WIB
28 pesawat tiga matra TNI siap lakukan atraksi udara HUT RI di Kota Nusantara
23 April 2024 16:47 WIB
Kemlu imbau WNI di Taiwan agar tetap waspada gempa susulan
23 April 2024 16:35 WIB
Pemerintah adopsi inisiatif global tentang perlindungan anak di ruang digital
23 April 2024 15:50 WIB
PUPR: Sumber daya air jadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
23 April 2024 15:37 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno apresiasi program The Power of Emak-Emak
23 April 2024 15:18 WIB