Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) atau minimal 95 persen penduduk di daerah itu sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS melalui bantuan anggaran kesehatan untuk kabupaten kota hingga mencapai 75 persen dalam APBD-P 2019.
"Dulu pembagian anggaran kesehatan untuk daerah 50 persen - 50 persen artinya kabupaten/kota menanggung 50 persen dan Pemrov Riau menanggung 50, namun kini ditingkat menjadi 75 ditanggung oleh Pemrov Riau," kata Gubernur Riau Syamsuar dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu.
Baca juga: Spektrum - Rosmaniar penderita diabetes, diamputasi karena JKN-KIS
Menurut dia, kendati penggunaan APBD Riau tahun 2019 sudah disahkan DPRD Riau namun demikian alokasi "budget sharing" tersebut akan diimpelementasikan dalam APBD Perubahan tahun 2019.
Jadi, katanya menyebutkan, kita optimistis 95 persen dari jumlah penduduk daerah ini akan terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.
Selain itu, dengan budget sharing anggaran yang sudah diperbesar untuk daerah maka diharapkan kualitas pelayanan juga akan terus meningkat.
"Oleh karena itu kita juga meminta RS jangan ada masyarakat yang sakit pemegang kartu JKN-KIS ditolak atau tidak diterima mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah memanggil seluruh pengelola RS untuk menyatakan komitmen memberikan keterbukaan jangan sampai masyarakat tidak terlayani dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan.
Baca juga: BPJS-Kes Pekanbaru jamin Layani JKN-KIS bagi pemudik mulai H-7 hingga H+7
Baca juga: Gubernur Riau komit untuk dorong honorer jadi peserta JKN-KIS
Riau dorong percepatan UHC BPJS Kesehatan di APBD-P 2019
BPJS Kesehatan (Istimewa)
